TEMPO.CO, Jakarta - Rencana pemerintah mengimpor 1 juta ton beras pada tahun ini menuai sorotan dari berbagai pihak. Bahkan, Perum Badan Urusan Logistik alias Bulog menyatakan belum tentu merealisasikan penugasan impor tersebut.

Bulog menyatakan akan memprioritaskan serapan produksi dalam negeri untuk menjaga stok cadangan beras pemerintah (CBP) di angka 1 sampai 1,5 juta ton.

“Pada prinsipnya kami utamakan dari dalam negeri untuk CBP. Jadi walaupun kami mendapat penugasan impor beras 1 juta ton, belum tentu kami laksanakan karena kami akan prioritaskan dalam negeri yang sedang panen raya Maret-April,” kata Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Senin, 15 Maret 2021.

Dalam kesempatan lain, Buwas bahkan mengungkapkan bahwa penugasan tersebut ternyata tak diputuskan lewat rapat koordinasi terbatas (rakortas) lintas kementerian. Ia menyebutkan isu terakhir yang dibahas dalam rakortas hanya mencakup soal kemungkinan cuaca dan prediksi pasokan pangan.

"Saat rakortas itu tidak ada diputuskan untuk impor. Hanya kebijakan dari Pak Menko [Perekonomian] dan Menteri Perdagangan yang pada akhirnya kita dikasih penugasan tiba-tiba untuk melaksanakan impor," kata Budi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Legislasi DPR RI, Selasa, 16 Maret 2021.

<!--more-->

Lantaran alokasi impor 1 juta ton beras tersebut tidak mengemuka dalam rakortas, Budi mengatakan Bulog akan tetap mengutamakan penyerapan produksi di dalam negeri untuk mengamankan CBP.

Sebelumnya, rencana impor 1 juta ton beras diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia mengatakan langkah itu diperlukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga di Tanah Air. Impor tersebut adalah bagian dari rencana penyediaan beras sebesar 1-1,5 juta ton oleh pemerintah.

"Pemerintah melihat komoditas pangan itu penting, sehingga salah satu yang penting penyediaan beras dengan stok 1-1,5 juta ton, pengadaan daging dan gula, baik untuk konsumsi industri, terlebih ini mau lebaran ini menjadi catatan agar ketersedian dan harga betul-betul tersedia untuk masyarakat," ujar Airlangga dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Kamis, 4 Maret 2021.

Berdasarkan bahan paparan yang ditampilkan Airlangga, penyediaan beras itu diperlukan setelah adanya Bantuan Sosial Beras PPKM, antisipasi banjir, dan pandemi Covid-19. Adapun upaya penyediaannya antara lain melalui impor 500 ribu ton beras untuk cadangan beras pemerintah dan 500 ribu ton sesuai kebutuhan Bulog.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan rencana impor beras itu bertujuan menjaga stok dan menstabilkan harga beras. "Ini (impor) bagian dari strategi memastikan harga stabil. Percayalah tidak ada niat pemerintah untuk hancurkan harga petani terutama saat sedang panen raya," kata Mendag dalam konferensi pers virtual, Senin, 15 Maret 2021.

<!--more-->

Pemerintah, kata dia, memerlukan iron stock atau cadangan untuk memastikan pasokan terus terjaga. Menurutnya, sebagai cadangan, beras impor tersebut tak akan digelontorkan ke pasar saat periode panen raya, melainkan ketika ada kebutuhan mendesak seperti bansos ataupun operasi pasar untuk stabilisasi harga.

Meskipun ada kebijakan impor, kata dia, harga beras yang diserap Bulog pada petani nasional tidak akan diturunkan. Menurutnya, harga beli di tingkat petani terus dijaga oleh pemerintah.

BACA: Jika Pemerintah Impor Beras 1 Juta Ton, Buwas Sebut Bulog Akan Sulit Menyalurkan

CAESAR AKBAR | BISNIS | HENDARTYO HANGGI