TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Abdul Kamarzuki mengatakan saat ini rencana tata ruang (RTR) daerah di seluruh Indonesia sedang direvisi dengan memasukan aspek pencegahan dan mitigasi bencana.
Abdul menuturkan bahwa masalah mengenai tata ruang yang sebelumnya tumpang tindih kini tengah dibenahi BPN sebagai implementasi dari UU Cipta Kerja yang mentaur mengenai tata ruang.
"Sebelum adanya UU Cipta Kerja, rencana tata ruang telah disusun di beberapa daerah, sekitar 90 persen daerah sudah memiliki rencana tata ruang. Namun karena masih banyak masyarakat yang belum memahami dan kualitas tata ruang yang belum baik, sehingga banyak tumpang tindih izin penerbitan tata ruang," kata Abdul dalam Rakornas Penanggulangan Bencana Tahun 2021 yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat, 5 Maret 2021.
Saat ini penyusunan rencana tata ruang melibatkan pertimbangan berbagai macam aspek dengan dilakukan kajian oleh berbagai institusi yang berwenang.
Kajian dari berbagai aspek tersebut akan dijadikan syarat pertimbangan dalam memberikan penerbitan izin tata ruang. Selain itu, kini pemerintah membuat proses penerbitan izin tata ruang menjadi transparan dengan bisa diakses langsung oleh publik.
Kini, kata Abdul, rencana tata ruang di seluruh Indonesia sedang direvisi dengan memasukan kajian dari berbagai aspek termasuk salah satunya pencegahan dan mitigasi bencana.
