TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengaku salah terkait dengan pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menggaungkan agar masyarakat membenci produk luar negeri.

"Saya mohon kepada rekan media untuk tidak membesar-besarkan permasalahan ini. Yang salah ini adalah menteri perdagangan, yaitu saya sendiri, karena saya memberikan laporan kepada beliau sesaat sebelum acara dimulai," ujar Lutfi dalam konferensi video, Kamis, 4 Maret 2021.

Pernyataan Jokowi itu, menurut dia, merupakan bentuk kekecewaan terhadap adanya praktik tidak adil dalam perdagangan digital terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. "Bukan hanya kekecewaan beliau, tapi kekecewaan kita semua karena praktik-praktik yang tidak adil ini menyebabkan kerusakan masif bagi perkembangan UMKM."

Lutfi menyatakan sempat melaporkan bahwa praktik itu diduga dilakukan oleh perusahaan e-commerce yang mendunia. Misalnya, terjadinya predatory pricing atau harga dipatok sangat murah untuk membunuh kompetisi dan pesaing.

"Dengan demikian tidak tercapai asas perdagangan yang penting yaitu perdagangan yang adil serta membawa manfaat kepada pembeli dan penjual," ujar dia. Laporan itu, kata dia, disampaikan kepada Jokowi sekitar dua hari sebelum penyelenggaraan Rapat Kerja Kementerian Perdagangan dan sempat dibicarakan sebelum acara dimulai.

Menurut Lutfi, Jokowi membenci praktik ilegal dalam perdagangan tersebut. Sebab, itu membuat banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tumbang. Laporan itu juga diperkuat oleh sebuah tulisan keluaran lembaga internasional mengenai hancurnya kegiatan UMKM bidang fesyen Islam di Indonesia.

Lutfi mengatakan laporan tersebut memuat kisah industri rumah tangga yang maju menjual hijab di kisaran tahun 2016-2018. Usaha tersebut berkembang pesat sampai mempekerjakan 3.400 tenaga kerja yang ongkosnya bisa mencapai lebih dari US$ 650 ribu.

<!--more-->

Namun, Lutfi mengatakan kemajuan usaha industri tersebut terekam oleh Artificial Intelligence yang dimiliki perusahaan digital asing. "Kemudian disedot informasinya dan dibuat industrinya di Cina, serta diimpor barangnya ke Indonesia. "Mereka membayar US$ 44 ribu sebagai bea masuk, tapi menghancurkan indstri UMKM tersebut."

Produk itu ternyata dijual sangat murah, yaitu sekitar Rp 1.900 per pcs. Akibatnya UMKM pun menjadi sulit bersaing dan akhirnya mati. "Inilah yang menyebabkan kebencian produk asing yang diutarkan presiden, karena kejadian perdagangan yang tidak adil, tidak menguntungkan, dan tidak bermanfaat," ujarnya.

Namun, Lutfi menegaskan bahwa presiden juga tidak mendukung proteksionisme. Pasalnya, pemerintah menilai bahwa sikap proteksionisme itu tidak akan memberikan nilai tambah untuk kesejahteraan Indonesia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan Kementerian Perdagangan mesti memiliki kebijakan dan strategi yang tepat untuk mengembangkan pasar produk nasional. Salah satunya dengan mendukung program Bangga Buatan Indonesia.

Sehingga, kata Jokowi, nantinya masyarakat bisa lebih mencintai produk Indonesia dibandingkan produk impor. Apalagi, Indonesia memiliki penduduk lebih dari 270 juta jiwa dan harusnya menjadi konsumen yang paling loyal terhadap produk dalam negeri.

"Jumlah 270 juta adalah pasar yang besar. Ajakan untuk cinta produk Indonesia harus terus digaungkan. Produk dalam negeri, gaungkan. Gaungkan juga benci produk dari luar negeri. Bukan hanya cinta, tapi juga benci. Jadi cinta barang kita, tapi benci produk luar negeri," ujar Jokowi dalam Pembukaan Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Kamis, 4 Maret 2021.

Dengan menggaungkan slogan cinta produk lokal dan benci produk luar negeri, Jokowi berharap masyarakat Indonesia bisa menjadi konsumen paling loyal bagi produk dalam negeri.

Baca: Jokowi Ingatkan Mendag: Jangan Terjebak Pasar Ekspor yang Itu-itu Saja