TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Ali Fikri menyatakan lembaganya sudah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi untuk melakukan pelarangan terhadap beberapa pihak terkait suap pajak.

Salah satunya yang dicegah berpergian ke luar negeri adalah Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Angin Prayitno Aji. Selain dua pegawai pajak, empat orang lainnya yang diduga merupakan konsultan pajak juga dicekal.

Pencegahan dilakukan sejak 8 Februari 2021 hingga 5 Agustus 2021. Pencegahan ini diduga berkaitan dengan kasus suap pajak yang sedang disidik oleh KPK. “Pencegahan ini tertuang dalam surat yang ditandatangani oleh Direktur Pengawasan dan Penindakan Imigrasi, Pria Wibawa,” kata Kabag Humas dan Umum Ditjen Imigrasi, Arya Pradhana Anggakara lewat keterangan tertulis, Kamis, 4 Maret 2021.

Sumber Tempo menuturkan Angin tak sendirian, ia juga dibantu oleh seorang Kepala Subdirektorat. Tempo sudah mencoba menghubungi Angin Prayitno melalui WhatsApp, namun hingga berita ini tayang, panggilan tersebut belum direspons.

Berdasarkan penelusuran di laman resmi Ditjen Pajak, terdapat satu pejabat yang profilnya hilang. Pejabat tersebut Angin Prayinto Aji.

Lalu seperti apakah sepak terjangnya selama ini?

1. Lulusan S3

Dikutip dari berbagai dokumen di situs Ditjen Pajak, Angin lahir di Jakarta, 1 Desember 1961. Pria 59 tahun ini pun punya tiga gelar. Pertama, Ia meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Perusahaan dari Universitas Krisna Dwipayana, Jakarta, pada tahun 1988.

Kedua, gelar Master of Arts in Economic dari Concordia University, Kanada, pada tahun 1996. Ketiga, pada tahun 2006 menyelesaikan Program S3 Manajemen Bisnis di Universitas Padjadjaran, Bandung.

<!--more-->

2. Dilantik Bambang Brodjonegoro

Di Ditjen Pajak, Angin beberapa kali menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kanwil). Pada 2014 misalnya, Ia tercatat menduduki posisi Kepala Kanwil Ditjen Pajak Jawa Barat II. Lalu pada 2016, Ia menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat.

Hingga pada 20 Mei 2016, Angin dilantik menjadi Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak. Ia dilantik oleh Menteri Keuangan saat itu, Bambang Brodjonegoro.

3. Ikut Periksa Wajib Pajak Nakal

Dalam posisi ini, Ia pernah terlibat dalam proses pemeriksaan wajib pajak nakal yang tidak patuh dan tidak mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty) pada pertengahan 2017, Pemeriksaan mengacu pada data milik Ditjen Pajak.

Angin saat itu mengatakan data wajib pajak yang diperiksa saat ini ada di beberapa kantor wilayah pajak. "Sebagian sudah kami sampaikan ke masing-masing kepala kantor wilayah," katanya di lokasi yang sama. Nantinya, mereka yang akan menindaklanjuti data tersebut.

4. Kasus Suap Kantor Pajak Ambon

Saat menjabat sebagai Direktur Pemeriksaan ini, Angin pernah diperiksa KPK pada November 2018 dalam kasus suap di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Anbon, Maluku. Saat itu, Ia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka La Masikamba, Kepala KPP Ambon.

La Masikamba terjerat dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK dan ditetapkan sebagai tersangka pada 4 Oktober 2018. Pada Mei 2019, La Masikamba divonis 15 tahun penjara karena terbukti menerima suap pajak dari sejumlah pengusaha.

5. Dilantik Sri Mulyani

Hingga pada 23 Januari 2019, Angin dilantik menjadi Direktur Ekstensifikasi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Jabatan itu yang diemban Angin sampai sekarang. Selain Angin, saat itu ada 17 pegawai pajak lainnya yang dilantik oleh Sri Mulyani.

Dalam pelantikan tersebut, Sri Mulyani berpesan agar Ditjen Pajak bisa membangun reputasi dan kepercayaan publik melalui pelayanan yang lebih baik. Lalu, membangun kredibilitas di dalam berinteraksi dengan wajib pajak. Terakhir, melaksanakan undang-undang secara konsisten dengan profesional.

Sri Mulyani kemarin menyebutkan kasus suap pegawai Ditjen Pajak merupakan pengkhianatan. "Ini jelas merupakan pengkhianatan dan telah melukai perasaan dari seluruh pegawai, baik di Direktorat Jenderal Pajak, maupun seluruh jajaran Kementerian Keuangan di seluruh Indonesia yang telah terus dan akan berpegang pada prinsip-prinsip integritas dan profesionalitas," katanya dalam konferensi pers virtual, Rabu, 3 Maret 2021.

Baca: Sri Mulyani Bebas Tugaskan Pegawai Pajak yang Diduga Terima Suap Miliaran Rupiah