Setahun Pandemi, Berikut Ragam Akrobat Pemerintah untuk Selamatkan Ekonomi Bawah

Kamis, 4 Maret 2021 13:02 WIB

Aktivitas warga di bantaran Kali Ciliwung, Bukit Duri, Jakarta, Rabu, 9 September 2020. Aktivitas ekonomi di era pandemi Covid-19 hampir tersendat seiring dengan banyaknya penutupan usaha yang berbuntut pada pemutusan hubungan kerja. TEMPO/Subekti.

Alhasil, jumlah penduduk miskin Indonesia pun naik. pada September 2020 adalah sebanyak 27,55 juta orang. Jumlah tersebut meningkat 1,13 juta orang dibanding Maret 2020 dan melonjak 2,76 juta orang dibanding September 2019.

BPS menyebut sejumlah faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan selama periode Maret 2020 hingga September 2020 antara lain adalah pandemi berkelanjutan yang berdampak kepada perubahan perilaku dan aktivitas ekonomi penduduk.

Sejak awal pandemi hingga saat ini, pemerintah memang memberlakukan kebijakan pembatasan sosial, meskipun namanya berubah-ubah, mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB, PSBB Transisi, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM, hingga PPKM Mikro.

Meskipun namanya berbeda-beda, pada pokoknya kebijakan pemerintah itu membatasi kegiatan perkantoran, membatasi jumlah penumpang transportasi umum, hingga pengunjung restoran dan pertokoan, hingga mengganti kegiatan belajar tatap muka dengan pendidikan jarak jauh. Pemerintah juga membatasi kunjungan bagi warga negara asing ke Indonesia.

Terbatasnya mobilitas masyarakat menyebabkan hampir semua sektor usaha terpukul. Sektor transportasi dan pergudangan tercatat mengalami kontraksi Produk Domestik Bruto terdalam di 2020, yaitu sebesar 15,04 persen dibanding tahun sebelumnya. Kontraksi juga dialami oleh industri pengolahan, perdagangan, reparasi kendaraan bermotor, konstruksi, hingga pertambangan dan penggalian.

Tercatat hanya tiga sektor yang memiliki pertumbuhan PDB positif di 2020, antara lain pertanian, kehutanan, dan perikanan; informasi dan komunikasi; serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Lesunya perekonomian juga tampak pada hampir semua komponen PDB pengeluaran. Kontraksi terdalam terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 7,70 persen, diikuti Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 4,95 persen, dan Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) 4,29 persen.

Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang biasanya menjadi penyumbang utama perekonomian pun malah terkontraksi 2,63 persen pada tahun lalu. Akibatnya, ekonomi Indonesia pun tumbuh minus 2,07 persen.

Berita terkait

Chatib Basri Sebut Dampak Konflik Timur Tengah Bisa Timbulkan Defisit APBN Tembus Rp 300 Triliun

3 jam lalu

Chatib Basri Sebut Dampak Konflik Timur Tengah Bisa Timbulkan Defisit APBN Tembus Rp 300 Triliun

Chatib Basri menilai konflik yang terus-menerus di Timur Tengah berpotensi membuat defisit APBN hingga Rp 300 triliun.

Baca Selengkapnya

Tidak Cukup Sri Mulyani, Jokowi akan Turun Tangan Selesaikan Persoalan Bea Cukai

5 jam lalu

Tidak Cukup Sri Mulyani, Jokowi akan Turun Tangan Selesaikan Persoalan Bea Cukai

Bea Cukai terus menuai kecaman publik karena dianggap berkinerja buruk. Sri Mulyani belum berhasil menangani. Kini Jokowi turun tangan.

Baca Selengkapnya

Pos Indonesia Bagikan Bansos Sembako dan PKH Tahap 2 di Bali

5 jam lalu

Pos Indonesia Bagikan Bansos Sembako dan PKH Tahap 2 di Bali

Sebanyak 44.400 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dijadwalkan menerima bansos sembako dan PKH di Bali.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Bertemu SBY, Jusuf Kalla dan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Ini yang Dibahas

6 jam lalu

Sri Mulyani Bertemu SBY, Jusuf Kalla dan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Ini yang Dibahas

Sri Mulyani mengungkapkan pertemuannya dengan SBY membahas berbagai hal

Baca Selengkapnya

Bahas Tugas KPK di Depan Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Nawawi Pomolango Singgung Program Makan Siang Gratis

7 jam lalu

Bahas Tugas KPK di Depan Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Nawawi Pomolango Singgung Program Makan Siang Gratis

Pimpinan KPK Nawawi Pomolango menyinggung program makan siang gratis yang digadang-gadang presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan YLKI Pertanyakan Alasannya, Bea Cukai Banyak Disorot Sri Mulyani Rapat Internal

10 jam lalu

Terkini: Jokowi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan YLKI Pertanyakan Alasannya, Bea Cukai Banyak Disorot Sri Mulyani Rapat Internal

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mempertanyakan alasan pemerintah menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar dalam layanan BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Bea Cukai Masih Kebanjiran Kecaman, Sri Mulyani Kembali Gelar Rapat Pimpinan

13 jam lalu

Bea Cukai Masih Kebanjiran Kecaman, Sri Mulyani Kembali Gelar Rapat Pimpinan

Menteri Keuangan Sri Mulyani menggelar rapat dengan pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait maraknya kritik terhadap lembaga tersebut.

Baca Selengkapnya

Hari Ketiga di Sultra, Jokowi akan Resmikan Bendungan hingga Bagikan Bansos

14 jam lalu

Hari Ketiga di Sultra, Jokowi akan Resmikan Bendungan hingga Bagikan Bansos

Ini agenda kunjungan kerja hari terakhir Jokowi di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Rapat dengan Anak Buahnya, Bahas Perbaikan Institusi Bea Cukai

14 jam lalu

Sri Mulyani Rapat dengan Anak Buahnya, Bahas Perbaikan Institusi Bea Cukai

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menggelar rapat bersama pejabat eselon I Kemenkeu dan para pimpinan Bea Cukai pada Senin siang, 13 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Pelapor COVID-19 Cina Diperkirakan Bebas setelah 4 Tahun Dipenjara

20 jam lalu

Pelapor COVID-19 Cina Diperkirakan Bebas setelah 4 Tahun Dipenjara

Seorang jurnalis warga yang dipenjara selama empat tahun setelah dia mendokumentasikan fase awal wabah virus COVID-19 dari Wuhan pada 2020.

Baca Selengkapnya