TEMPO.CO, Jakarta - Para pemimpin keuangan dunia dari kelompok G20 sepakat mempertahankan kebijakan ekspansif guna membantu ekonomi bertahan dari dampak Covid-19. Mereka juga berkomitmen melakukan pendekatan yang lebih multilateral terhadap krisis ganda virus Corona dan ekonomi

Menteri Keuangan Italia, Daniele Franco, menyatakan, dalam pertemuan yang berlangsung pada Jumat, 26 Februari 2021, para kepala keuangan berjanji bekerja lebih erat untuk mempercepat pemulihan yang masih rapuh dan tidak merata.

“Kami sepakat bahwa penarikan dukungan fiskal dan moneter yang terlalu dini harus dihindari,” kata Franco, pada konferensi pers setelah pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20.

Amerika Serikat menyiapkan US$ 1,9 triliun berupa stimulus fiskal dan Uni Eropa telah mengumpulkan lebih dari 3 triliun euro (US$ 3,63 triliun) untuk menjaga ekonominya melewati sejumlah karantina wilayah atau lockdown. Namun, terlepas dari jumlahnya yang besar, masalah dengan peluncuran vaksin secara global dan munculnya varian virus corona baru membuat jalur pemulihan di masa depan tetap tidak pasti.

"G20 berkomitmen untuk meningkatkan koordinasi internasional guna mengatasi tantangan global saat ini dengan mengadopsi pendekatan multilateral yang lebih kuat dan berfokus pada serangkaian prioritas inti," kata kepresidenan Italia dalam sebuah pernyataan.

Pertemuan tersebut adalah yang pertama sejak Presiden AS Joe Biden berjanji untuk membangun kembali kerja sama AS dalam badan-badan internasional. Sejumlah kemajuan signifikan telah dibuat dalam mengatasi masalah perpajakan perusahaan multinasional, terutama raksasa web seperti Google, Amazon dan Facebook.

Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan kepada G20 bahwa pemerintah telah membatalkan proposal pemerintah Trump di antaranya untuk membebaskan beberapa perusahaan memilih keluar dari aturan pajak digital global baru.

Langkah tersebut dipuji sebagai terobosan besar oleh Menteri Keuangan Jerman Olaf Scholz dan mitranya dari Prancis, Bruno Le Maire. Scholz mengatakan Yellen mengatakan kepada para pejabat G20 bahwa Washington juga berencana untuk mereformasi peraturan pajak minimum AS sejalan dengan proposal OECD untuk pajak minimum global yang efektif.

<!--more-->

"Ini adalah langkah maju yang besar," kata Scholz. Franco dari Italia mengatakan sikap baru AS harus membuka jalan bagi kesepakatan menyeluruh tentang perpajakan perusahaan multinasional pada pertemuan kepala keuangan G20 di Venesia pada Juli.

Tak hanya itu, G20 juga membahas cara membantu negara-negara termiskin di dunia, yang ekonominya dilanda krisis secara tidak proporsional. Di dalamnya, termasuk ada dukungan luas untuk meningkatkan modal Dana Moneter Internasional (IMF) agar bisa memberikan lebih banyak pinjaman. Namun belum ada jumlah konkret yang diusulkan.

Untuk memberikan lebih banyak kekuatan, IMF mengusulkan tahun lalu untuk meningkatkan dana cadangannya sebesar 500 miliar dalam mata uang IMF sendiri yang disebut Hak Penarikan Khusus (SDR), tetapi gagasan itu diblokir oleh Trump.

“Tidak ada diskusi tentang jumlah SDR tertentu,” kata Franco. Ia menyebutkan, masalah tersebut akan ditinjau kembali berdasarkan proposal yang disiapkan oleh IMF untuk April.

Adapun Dana Moneter Internasional atau IMF memperkirakan ekonomi AS kembali ke level sebelum krisis pada akhir tahun ini. Sementara Eropa mungkin membutuhkan waktu hingga pertengahan 2022 untuk mencapai titik itu.

Pemulihan juga rapuh di tempat lain. Aktivitas pabrik di Cina tumbuh paling lambat dalam lima bulan pada Januari, dan di Jepang pertumbuhan kuartal keempat melambat dari kuartal sebelumnya.

Beberapa negara sangat berharap G20 dapat memperpanjang penangguhan biaya pembayaran utang untuk negara-negara termiskin setelah Juni. Namun terkait hal ini, belum ada keputusan yang diambil. Franco menyebutkan masalah tersebut baru akan dibahas pada pertemuan berikutnya.

BISNIS

Baca: Airlangga Hartarto: Perekonomian RI Terbaik Ke-2 di G20, Setelah Cina