TEMPO.CO, Bogor - Bupati Bogor, Ade Yasin tetap ingin pembangunan Jalur Puncak II dilanjutkan meski Pemerintah Provinsi Jawa Barat tak menganggarkannya pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2023.

"Karena, selain untuk mengatasi kemacetan di Jalur Puncak Cisarua, utamanya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah timur Kabupaten Bogor," ungkap Ade di Cibinong, Bogor, Rabu, 24 Februari 2021.

Ia optimistis jalur yang juga disebut sebagai Poros Tengah Timur (PTT) itu dapat berimplikasi positif pada aspek ekonomi. Dampaknya yakni mengangkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Timur Kabupaten Bogor.

"Lebih dari 550 ribu penduduk yang tinggal di lima kecamatan ini, yaitu Citeureup, Babakanmadang, Cariu, Tanjungsari, dan Sukamakmur, akan mendapatkan pengaruh (ekonomi) dari pengembangan jalan ini," kata Ade Yasin.

Pasalnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukamakmur memiliki IPM 52,23 poin, di bawah rata-rata IPM Kabupaten Bogor 69,12 poin. Kecamatan Sukamakmur bahkan memiliki nilai IPM terendah dari 40 kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor.

Menurutnya, meski Pemerintah Provinsi Jawa Barat tak jadi menggarap Jalur Puncak II, ia berharap pembangunannya akan dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
<!--more-->
"Informasi yang saya terima, DED (detail engineering desain) oleh Kementerian PUPR. Kemudian lelang lalu dilanjutkan pekerjaan konstruksi. Itu semua dibangun oleh Kementerian PUPR," ungkapnya.

Belakangan, Ade Yasin menggunakan anggaran daerah senilai Rp 5 miliar untuk melakukan pembukaan sebagian jalur. Tapi, anggaran tersebut tidak seberapa jika dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan yang ditaksir senilai Rp 1,5 triliun.

Anggota DPRD Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat tak membiayai pembangunan Jalur Puncak II, setelah melakukan revisi RPJMD.

"Dalam RPJMD sebelum revisi sumber anggaran Jalur Puncak II dari APBN, APBD dan KPBU. Dalam revisi sekarang hanya mengandalkan dari APBN saja," kata legislator asal Kabupaten Bogor itu.

ANTARA

Baca juga: Jawa Barat Coret Pembangunan Jalur Puncak II dari RPJMD Kabupaten Bogor