Jawab Kritik, Staf Khusus Sri MulyanI Jelaskan Data Cicilan Utang RI

Selasa, 23 Februari 2021 16:51 WIB

Yustinus Prastowo. antaranews.com

TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyebut pembayaran cicilan pokok dan bunga utang Indonesia beberapa tahun terakhir sebenarnya cenderung rendah dan stabil. Kecuali, kata dia, kemungkinan ada kenaikan pada 2020 lalu.

"Realisasinya bisa lebih tinggi karena pandemi," kata Prastowo dalam webinar Kantor Staf Presiden (KSP) di Jakarta, Selasa, 23 Februari 2021.

Selama ini, isu utang memang menjadi bahan kritik utama ke pemerintah Jokowi. Salah satu misalnya datang dari eks staf khusus Menteri ESDM Said Didu. "Perlu diwaspadai adanya mafia utang yg menjebak NKRI karena selain jumlah yang makin besar, juga bunga makin tinggi - bunga jauh lebih tinggi dari bunga utang negara lain," kata dia pada September 2020.

Lalu, ada juga kritikan dari mantan Menko Perekonomian Kwik Kian Gie yang menyoroti obligasi pemerintah Indonesia saat ini laris manis karena pemerintah yang berani bayar bunga tinggi. "Yang bayar bunga yang membengkak terus kan kaum milenial, yang pandai membuat unicorn? perhatikan kalau talk show kan pinter-pinter," kata Kwik Kian Gie pada 4 Februari 2021.

Dalam acara hari ini, Prastowo membeberkan data mengenai utang tersebut.

1. Bunga Utang
Menurut dia, total utang pemerintah terus naik dalam 20 tahun terakhir. Pada 2000, total utang mencapai Rp 1.232,78 triliun dengan pembayaran bunga utang Rp 50,07 triliun (4,06 persen).

Lalu pada 2020, utang Indonesia naik menjadi Rp 6.074,56 triliun dengan bunga Rp 314 triliun (data sementara). Sehingga, persentasenya mencapai 5,17 persen.

Tapi dari 2000 ke 2009, pembayaran bunga utang cenderung fluktuatif. Pernah naik sampai 7,16 persen pada 2002, tapi pernah juga turun jadi 4,39 persen pada 2005. Barulah pada 2010 hingga sekarang, rasionya stabil di rendah 4-5 persen.
<!--more-->
2. Cicilan Pokok Utang
Tak hanya itu, Prastowo menyebut pembayaran cicilan pokok utang juga relatif stabil. Sebelumnya 2004, pembayaran bunga utang lebih tinggi dari cicilan pokoknya.

Tapi mulai 2004, pembayaran cicilan yang lebih tinggi. "Pelunasan utang terjadi lebih besar, sehigga bebannya bisa kami turunkan," kata Prastowo.

Pada 2000, total utang pemerintah yaitu sebesar Rp 1.232,78 triliun. Bunga utang yang harus dibayar mencapai Rp 50,7 triliun (4,06 persen). Sementara pembayaran cicilan pokok saat itu hanya Rp 33,05 triliun (2,6 persen).

Lalu pada 2020, utang sudah naik mencapai Rp 6.074,78 triliun. Bunga utang yang harus dibayar yaitu sebesar Rp 314 triliun (5,17 persen). Tapi, pembayaran cicilan pokok sudah lebih tinggi yaitu Rp 444,14 triliun (7,3 persen).

Terakhir, kata Prastowo, lembaga seperti Bloomberg juga menilai Indonesia termasuk salah satu yang resilience dalam konteks utang publik. "Dibandingkan banyak negara lain," kata staf khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani tersebut.

FAJAR PEBRIANTO

Baca juga: Susi Pudjiastuti Cuit Soal Utang Luar Negeri, Begini Reaksi Stafsus Sri Mulyani

Berita terkait

Viral Berbagai Kasus Denda Bea Masuk Barang Impor, Sri Mulyani Instruksikan Ini ke Bos Bea Cukai

5 jam lalu

Viral Berbagai Kasus Denda Bea Masuk Barang Impor, Sri Mulyani Instruksikan Ini ke Bos Bea Cukai

Sri Mulyani merespons soal berbagai kasus pengenaan denda bea masuk barang impor yang bernilai jumbo dan ramai diperbincangkan belakangan ini.

Baca Selengkapnya

Kemendag Berencana Selesaikan Utang Selisih Harga Minyak Goreng Bulan Depan

1 hari lalu

Kemendag Berencana Selesaikan Utang Selisih Harga Minyak Goreng Bulan Depan

Isy Karim mengatakan Kemendag akan memperjuangkan utang selisih harga minyak goreng yang tersendat sejak awal 2022.

Baca Selengkapnya

Bertubi-tubi Penghargaan untuk Bobby Nasution, Terakhir Menantu Jokowi Raih Satyalancana dan Tokoh Nasional

1 hari lalu

Bertubi-tubi Penghargaan untuk Bobby Nasution, Terakhir Menantu Jokowi Raih Satyalancana dan Tokoh Nasional

Wali Kota Medan Bobby Nasution boleh dibilang banjir penghargaan. Menantu Jokowi ini dapat penghargaan Satyalancana baru-baru ini.

Baca Selengkapnya

Masih Loyo, Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Level Rp 16.210 per Dolar AS

1 hari lalu

Masih Loyo, Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Level Rp 16.210 per Dolar AS

Pada perdagangan Kamis, kurs rupiah ditutup melemah pada level Rp 16.187 per dolar AS.

Baca Selengkapnya

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

1 hari lalu

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

1 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

1 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

1 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

2 hari lalu

Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tensi geopolitik di Timur Tengah cenderung meningkat dan menjadi fokus perhatian para pemimpin dunia. Ia menegaskan kondisi ini mempengaruhi beberapa dampak ekonomi secara signifikan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

2 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per

Baca Selengkapnya