TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan total defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN hingga Januari 2021 sebesar Rp 45,7 triliun atau 0,26 persen terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB. Angka itu lebih tinggi dari Desember 2020 yang sebesar Rp 34,8 triliun atau 0,23 persen terhadap PDB.

"Naik 31,5 persen dibandingkan Januari tahun lalu. Hal itu karena Januari tahun lalu belum mengalami Covid-19," kata dia dalam konferensi pers APBN Kita secara Virtual, Selasa, 23 Februari 2021.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, pemerintah menaikkan batas aman defisit dari 3 persen menjadi 6,34 persen. Kebijakan ini dilakukan melihat tekanan ekonomi yang dalam akibat pandemi Covid-19. Sedangkan dalam APBN 2021 defisit APBN ditargetkan Rp 1.006 T atau 5,70 persen terhadap PDB.

Dia menuturkan realisasi pendapatan negara hingga Januari 2021 sebesar Rp 100,1 triliun. Nilai itu turun 4,8 persen dibandingkan Januari 2020 yang sebesar Rp 105,1 triliun.
Sedangkan total belanja negara mencapai Rp 1.743,6 triliun.

Sedangkan realisasi belanja negara hingga Januari 2021 sebesar Rp 145,8 triliun. Nilai itu naik 4,2 persen dibandingkan Januari 2020 yang sebesar Rp 139,9 triliun.
Sedangkan total belanja negara mencapai Rp 2.750 triliun.

Sri Mulyani mencatat keseimbangan primer defisit Rp 21 triliun. Dibandingkan dengan yang ada dalam Perpres 72, nilai itu berarti keseimbangan primer sebesar 83,2 persen.

BACA: Survei Kepuasan Menteri: Prabowo Tertinggi, Disusul Sandiaga, Sri Mulyani, Risma

HENDARTYO HANGGI