TEMPO.CO, Bandung - Pemerintah Kota Bandung mengancam bakal menerapkan sanksi penyegelan selama 14 hari terhadap para tempat usaha yang melanggar aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro di masa pandemi Covid-19 ini.

Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna mengatakan saat ini masih marak para tempat usaha yang melakukan pelanggaran. "Pelanggaran itu nyata ada, makanya ini jadi pemikiran kita. Hal itu pun jadi penguatan di saat penegakan hukum itu harus lebih maksimal," kata Ema di Bandung, Jawa Barat, Senin, 22 Februari 2021.

Menurut Ema, rencana pemberian sanksi 14 hari itu pun masih menjadi pembahasan oleh Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bandung.

Apabila hal itu sudah ditetapkan dan diputuskan oleh Wali Kota Bandung, maka akan ada perubahan atas Peraturan Wali Kota Bandung.

"Kalau itu final nanti terjadi perubahan, nanti perubahannya lebih kepada aspek penegakan hukum," katanya.

Wali Kota Bandung Oded M Danial meminta agar pembahasan itu dimatangkan sesegera mungkin agar seluruh peraturan yang lebih tegas bisa segera dikeluarkan.
<!--more-->
"Dari hasil keliling subuh itu (pantauan), instruksi saya itu segera dituntaskan pembahasannya," kata Oded.

Pemerintah telah memutuskan untuk melakukan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro di Jawa-Bali pada 23 Februari 2021 hingga 8 Maret 2021. Hal ini dilakukan sebagai upaya pengendalian Covid-19.

ANTARA

Baca juga: Jokowi Perpanjang PPKM Mikro Covid-19 Dua Pekan, Ini Detilnya