Sandiaga Ingin Vaksinasi Pekerja di Sektor UMKM dan Parekraf Digelar Maret 2021
Reporter
Francisca Christy Rosana
Editor
Martha Warta Silaban
Sabtu, 20 Februari 2021 13:36 WIB
TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menginginkan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi pekerja di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pariwisata dan ekonomi kreatif dipercepat. Ia berharap vaksinasi untuk sektor tersebut berjalan pada tahap kedua atau Maret nanti.
“Saya lihat jika ini bisa dilakukan mulai Maret, harapannya dalam 12 bulan vaksinasi untuk (pelaku usaha) di Bali dan beberapa daerah wisata diprioritaskan selesai,” ujar Sandiaga dalam rekaman suara yang diterima Tempo, Sabtu, 20 Februari 2021.
Baca Juga: Sandiaga Uno Sebut Vaksin Gotong Royong Bisa Jangkau hingga 30 Juta Pekerja
Sandiaga telah mengusulkan 34 juta pelaku usaha di sektor informal UMKM maupun Parekraf memperoleh prioritas penyuntikan vaksin. Percepatan vaksinasi dianggap penting untuk memulihkan kegiatan ekonomi.
Ia mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terkait permintaan percepatan vaksinasi tersebut. Saat ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif masih menunggu jawaban dari Kementerian Kesehatan untuk keputusan pelaksanaannya.
“Tentunya ini akan mengacu kepada ketersediaan vaksin dan koordinasi kita dengan Pak Menkes dan instansi maupun kementerian dan lembaga terkait. Kita tunggu jawaban mudah-mudahan mendapat respons positif,” ujarnya.
Di samping mendorong percepatan vaksinasi program pemerintah, Sandiaga memastikan akan mendukung pelaksanaan vaksin gotong royong. Ia meminta perusahaan-perusahaan besar, khususnya yang bergerak di sektor pariwisata dan industri kreatif, melaksanakan vaksin secara mandiri guna mempercepat pembentukan kekebalan kelompok atau herd immunity sebesar 70 persen.
Menurut Sandiaga, vaksin gotong royong akan memperkuat kemitraan antara dunia usaha dan pemerintah untuk mengatasi pandemi Covid-19. Kendati begitu, dia meminta jalur vaksinasi ini dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan dari pemerintah.“Saya dapat kabar mereka harus membeli vaksin melalui BUMN dan diberikan kepada karyawan secara gratis,” ujar mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.
