Meski Ada Penolakan, Ekonom Sebut Holding Ultra Mikro Simbiosis Mutualisme

Rabu, 17 Februari 2021 13:29 WIB

Aviliani. TEMPO/ Arnold Simanjuntak

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance atau Indef, Aviliani, menilai Holding BUMN untuk pengembangan usaha Ultra Mikro dan UMKM memberikan keuntungan bagi semua perusahaan yang terlibat.

Pasalnya, perusahaan yang masuk dalam rencana ini, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero), menurut Aviliani pada dasarnya saling membutuhkan.

"Ini adalah aksi korporasi yang simbiosis mutualisme. Lagi pula, ekosistem BUMN memang butuh untuk dirapikan, agar tidak saingan dan bahkan berkembang lebih baik serta berkelanjutan," ujar Aviliani dalam keterangan tertulis, Rabu, 17 Februari 2021.

Dia menyebut, Pegadaian dan PNM membutuhkan BRI untuk menyediakan pendanaan yang lebih murah dan meningkatkan daya saing. Di sisi lain, BRI membutuhkan model bisnis yang lebih variatif untuk menjangkau pelaku ultra mikro yang masih sangat sedikit tersentuh lembaga perbankan.

Dia mengatakan dampak positif integrasi ekosistem BUMN juga dibutuhkan pelaku UMKM dan UMi. Dengan integrasi, pelaku usaha UMi dan UMKM bisa mendapat tarif pembiayaan yang lebih murah, khususnya dari PNM dan Pegadaian.

Advertising
Advertising

"Dana untuk penyaluran dari Pegadaian dan PNM lebih murah. Ini juga akan membantu nasabah UMKM untuk dapat pulih lebih cepat di masa pandemi," katanya.

Aviliani juga yakin kebijakan - kebijakan akomodatif fiskal dari sisi permintaan pemerintah akan tetap berlanjut. Karenanya, konsumsi masyarakat bisa cepat normal sehingga pelaku UMKM dapat memulihkan kapasitas produksi dan permintaan pembiayaannya.

<!--more-->

Sebelumnya, rencana holding ini menuai protes, salah satunya dari karyawan PT Pegadaian (Persero). Serikat Pekerja Pegadaian pun mengusung aksi memasang pita hitam sebagai tanda protes.

SP Pegadaian sebelumnya menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah melakukan sinergi ultra mikro. Namun, mereka menolak rencana akusisi dengan skema holding akuisisi oleh PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk.

Pasalnya, mereka menilai Pegadaian adalah perusahaan yang sehat. Mereka khawatir pembentukan holding akan memengaruhi kinerja perseroan.

Baru-baru ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintah menyetujui rencana rights issue BRI, di mana negara akan mengambil bagian seluruhnya dengan cara mengalihkan seluruh saham seri B Negara pada PT PNM dan PT Pegadaian kepada perseroan.

"Ini adalah bentuk partisipasi pemerintah dalam transaksi rights issue BRI dilakukan secara non-cash melalui pengalihan seluruh saham seri B Negara dalam PT Pegadaian dan PT PNM," katanya dalam paparannya Rapat Kerja DPR, Senin 8 Februari 2021.

Sri Mulyani mengatakan, holding ultra mikro akan mempertahankan keunggulan ketiga perusahaan ini. Pihaknya pun menjamin tidak akan terjadi kanibalisasi perusahaan dalam integrasi tersebut.

CAESAR AKBAR | BISNIS

Baca: Tolak Holding Ultra Mikro, Karyawan Pegadaian Kompak Pasang Pita Hitam di Lengan

Berita terkait

PNM Hadir dalam 57th APEC SMEWG

1 hari lalu

PNM Hadir dalam 57th APEC SMEWG

PNM aktif dalam mengatasi persoalan serius yang dihadapi seperti permasalahan akses pembiayaan, akses pemasaran, entrepreneurship, hingga penciptaan ekosistem digital di sektor usaha ultra mikro.

Baca Selengkapnya

Bertubi-tubi Penghargaan untuk Bobby Nasution, Terakhir Menantu Jokowi Raih Satyalancana dan Tokoh Nasional

1 hari lalu

Bertubi-tubi Penghargaan untuk Bobby Nasution, Terakhir Menantu Jokowi Raih Satyalancana dan Tokoh Nasional

Wali Kota Medan Bobby Nasution boleh dibilang banjir penghargaan. Menantu Jokowi ini dapat penghargaan Satyalancana baru-baru ini.

Baca Selengkapnya

Masih Loyo, Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Level Rp 16.210 per Dolar AS

1 hari lalu

Masih Loyo, Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Level Rp 16.210 per Dolar AS

Pada perdagangan Kamis, kurs rupiah ditutup melemah pada level Rp 16.187 per dolar AS.

Baca Selengkapnya

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

1 hari lalu

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

1 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

1 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

1 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

1 hari lalu

Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tensi geopolitik di Timur Tengah cenderung meningkat dan menjadi fokus perhatian para pemimpin dunia. Ia menegaskan kondisi ini mempengaruhi beberapa dampak ekonomi secara signifikan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

1 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per

Baca Selengkapnya

Prabowo Serahkan Program Makan Siang Gratis ke Jokowi, TKN Siap Beri Usulan untuk RAPBN 2025

2 hari lalu

Prabowo Serahkan Program Makan Siang Gratis ke Jokowi, TKN Siap Beri Usulan untuk RAPBN 2025

TKN memastikan pembahasan program makan siang gratis untuk RAPBN 2025 sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya