Jokowi: Jangan Sampai yang Kena Virus Satu Orang di Satu RT, Lockdown Satu Kota

Kamis, 11 Februari 2021 12:00 WIB

Presiden Joko Widodo berbicara dalam penyerahan Surat Keputusan (SK) untuk Hutan Sosial, Hutan Adat, dan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta, 7 Januari 2021. Penyerahan dilakukan kepada 30 perwakilan penerima yang hadir terbatas di Istana Negara, Jakarta, dan kepada penerima lainnya yang mengikuti acara secara virtual di 30 provinsi. FOTO/Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta dalam penerapan pembatasan kegiatan dalam mencegah penyebaran Covid-19 hingga pemberlakuan karantina wilayah berupa lockdown agar dilakukan secara terukur dan hati-hati.

"Jangan sampai yang terkena virus hanya satu orang dalam satu RT, yang di-lockdown seluruh kota. Jangan sampai yang terkena virus misalnya satu kelurahan, yang di-lockdown seluruh kota, untuk apa? Yang sering keliru kita di sini," kata Jokowi, di Istana Negara Jakarta, Kamis, 11 Februari 2021.

Oleh karena itu ia meminta seluruh pemerintah daerah membatasi kegiatan skala mikro secara mendetail. Dengan begitu, penyebaran Covid-19 bisa dicegah tapi tak merugikan perekonomian. "Kita harus bekerja lebih detail lagi, lockdown skala mikro, micro lockdown," kata Jokowi.

Kepala negara yakin lockdown skala mikro tersebut tidak akan berdampak buruk terhadap perekonomian. "Tidak merusak pertumbuhan ekonomi, tidak merusak kegiatan ekonomi masyarakat karena yang kita lockdown dalam skala kelurahan, RW, RT," tuturnya.

Hal tersebut disampaikannya dalam Peresmian Pembukaan Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) 2021. Adapun lockdown mikro yang dimaksud adalah pembatasan kegiatan yang diterapkan di level kampung, desa, RW dan RT.

Advertising
Advertising

<!--more-->

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diketahui telah menerbitkan surat telegram nomor ST/203/II/Ops.2./2021 untuk melakukan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam skala mikro di tingkat desa/kelurahan, RT dan RW di 7 provinsi, 98 kabupaten/kota, 19.687 desa/kelurahan.

Lebih jauh, mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun meminta wali kota dan wakil wali kota untuk melakukan pemetaan zonasi penyebaran Covid-19 secara mendetail. "Harus mengerti betul di mana barang itu ada, sampai tingkat kelurahan, RW, RT. Tidak bisa lagi satu kota langsung di-lockdown," katanya.

Hal itu harus dilakukan setelah melihat dampak lockdown di sejumlah negara. Jokowi menyebutkan, lockdown yang diberlakukan di seluruh negara atau satu provinsi atau satu kota secara otomatis akan membuat perekonomian jatuh.

"Jadi hati-hati mengenai ini," ucap Jokowi. Dan tentu saja treatment dan isolasi harus mendapatkan perhatian serius. "Baik dari sisi penyediaan obat-obatan, bed rumah sakit, kesiapsiagaan tenaga medis juga selaku dicek, dimonitor dan kalau dirasa kurang jangan ragu meminta bantuan pemerintah pusat, TNI, Polri," tuturnya.

ANTARA

Baca: Jokowi Sebut Lockdown Skala Besar Akan Sangat Merugikan Perekonomian

Berita terkait

Banyuwangi Terima Penghargaan Tertinggi dari Jokowi

43 menit lalu

Banyuwangi Terima Penghargaan Tertinggi dari Jokowi

Atas pencapaian hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) 2022, dan mendapatkan nilai terbaik nasional dengan status kinerja tertinggi.

Baca Selengkapnya

Momen Prabowo Diajak Foto bersama Lawrence Wong, PM Singapura Selanjutnya

44 menit lalu

Momen Prabowo Diajak Foto bersama Lawrence Wong, PM Singapura Selanjutnya

Peristiwa foto bersama Prabowo dan Lawrence itu terjadi di sela pertemuan tingkat tinggi PM Singapura Lee Hsien Long dan Presiden Joko Widodo.

Baca Selengkapnya

Kala Jokowi, Prabowo, Lee Hsien Long dan Pengganti PM Singapura Duduk Bersama

2 jam lalu

Kala Jokowi, Prabowo, Lee Hsien Long dan Pengganti PM Singapura Duduk Bersama

Kebersamaan Jokowi, Lee Hsien Long, Prabowo, dan Lawrance dalam satu meja menjadi sinyal keberlanjutan kemitraan dengan Singapura.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken Pengesahan UU DKJ

2 jam lalu

Jokowi Teken Pengesahan UU DKJ

Presiden Jokowi menandatangani pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta atau UU DKJ

Baca Selengkapnya

Kala Jokowi dan Gibran Disebut sebagai Bagian dari Keluarga Besar Golkar dan PAN

2 jam lalu

Kala Jokowi dan Gibran Disebut sebagai Bagian dari Keluarga Besar Golkar dan PAN

Ini alasan Partai Golkar dan PAN menyebut Jokowi dan Gibran sebagai bagian dari keluarga besar partainya.

Baca Selengkapnya

Didampingi Prabowo, Jokowi Terima Kunjungan PM Singapura di Istana Bogor

2 jam lalu

Didampingi Prabowo, Jokowi Terima Kunjungan PM Singapura di Istana Bogor

Pertemuan Jokowi dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Long merupakan yang terakhir sebelum keduanya memasuki masa purna tugas.

Baca Selengkapnya

Hadiri WEF, Airlangga Beberkan Tantangan RI Ciptakan Lapangan Kerja

3 jam lalu

Hadiri WEF, Airlangga Beberkan Tantangan RI Ciptakan Lapangan Kerja

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bicara besarnya tantangan Indonesia di bidang tenaga kerja, khususnya dalam hal penciptaan lapangan kerja.

Baca Selengkapnya

PAN Mau Terima Jokowi dan Gibran Setelah Dipecat PDIP

3 jam lalu

PAN Mau Terima Jokowi dan Gibran Setelah Dipecat PDIP

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebelumnya mengaku dirinya sudah berulang kali menyampaikan bahwa PAN membuka pintu untuk Jokowi dan Gibran.

Baca Selengkapnya

Jokowi Percaya Bahlil Pimpin Satgas Gula dan Bioetanol, Ini 7 Tugas Pokoknya

5 jam lalu

Jokowi Percaya Bahlil Pimpin Satgas Gula dan Bioetanol, Ini 7 Tugas Pokoknya

Presiden Jokowi tunjuk Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Satgas Gula dan bioetanol. Apa saja tugas-tugasnya?

Baca Selengkapnya

PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran

16 jam lalu

PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut baik partai-partai non-Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang ingin bergabung pasca penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Menurut Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, sikap tersebut mencontoh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Baca Selengkapnya