TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance alias Indef, Tauhid Ahmad, mengatakan anggaran yang disiapkan untuk pemulihan ekonomi nasiomal sudah cukup tinggi. Namun implementasi dan efektivitas menjadi persoalan berikutnya.

"Efektivitas jadi masalah. Pengaruhnya gimana, selama masih ketidakpastian, Covid-19 nya tinggi, maka efektivitas semakin rendah. Kalau tidak ada penanganan dari PEN, misal vaksin tidak memadai, maka efektivitas untuk ekonomi akan semakin rendah," ujar Tauhid dalam webinar, Ahad, 7 Februari 2021.

Tauhid mengatakan anggaran besar belum tentu mendorong konsumsi lebih baik selama situasi pandemi masih seperti saat ini. Hal ini tercitra dari data Bank Indonesia yang menunjukkan bahwa semakin tinggi pemasukan rumah tangga, semakin tinggi simpanan di perbankan.

"Yang dapat program PEN tidak hanya orang paling bawah. Semua dapat. Semakin tinggi pemasukan, semakin besar simpanan. Ini akhirnya membuat PEN dari konsumsi tidak begitu efektif," ujar dia.

Tauhid mengatakan sasaran dan mekanisme Pemulihan Ekonomi Nasional harus memiliki efek pengganda paling besar ke konsumsi. Besaran dan sasaran dari program PEN juga harus menjadi pertimbangan, sehingga PEN bisa efektif menggerakkan ekonomi. "Lepas dari itu kita harus tangani Covid-19 lebih dulu."

Indef mencatat program pemulihan ekonomi nasional tahun 2020 ditutup dengan realisasi sebesar Rp 579,78 triliun atau 83,34 persen dari target sebesar Rp 695,2 triliun. Meski program PEN ini sangat besar realisasinya pada triwulan terakhir, tampaknya tidak bisa menjadi pendorong lebih besar pemulihan ekonomi nasional pada triwulan terakhir.
<!--more-->
Hal ini dilihat dari beberapa aspek, bantuan sosial yang diberikan yang secara total sebesar Rp 220,39 triliun, khususnya melalui program sembako dan non sembako tidak mendorong konsumsi makanan dan minuman tetap terjaga.

"Bahkan konsumsi makanan dan minuman, selain restoran yang sebesar -1,39 persen (yoy) pada triwulan 4. Ketidaktepatan sasaran, mekanisme yang tidak efektif hingga nilai bantuan yang kecil menyebabkan kopmleksitas masalah sehingga program ini tidak bisa diharapkan lagi apabila tidak ada perubahan mendasar," ujar Tauhid.

Berdasarkan unggahan di akun Instagram Menteri Keuangan Sri Mulyai Indrawati @smindrawati, anggaran PEN pada posisi 5 Februari 2021 berada di angka Rp 627,9 triliun. Rinciannya, Rp 133,07 triliun untuk kesehatan, Rp 148,66 triliun untuk perlindungan sosial, Rp 157,57 triliun untuk dukungan UMKM dan Korporasi, Rp 47,27 triliun untuk insentif usaha dan pajak, serta Rp 141,36 triliun program prioritas.

CAESAR AKBAR

Baca juga: Indef Usul Pemerintah Pertimbangkan Lockdown Ketika Sudah Sangat Frustrasi