TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebutkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM tidak efektif. Pasalnya, kasus Covid-19 masih terus naik.

Dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Ahad, 31 Januari 2021, Kepala Negara mewanti-wanti perekonomian bisa jeblok akibat PPKM. Namun begitu, dia mengaku tak khawatir apabila kasus Covid-19 turun.

“Menurut saya hati-hati ini turun. Ada PPKM, ekonomi turun. Sebetulnya nggak apa-apa, asal Covid-nya juga turun. Tapi ini ndak,” kata Jokowi seperti dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Ahad, 31 Januari 2021.

Oleh karena itu, ia meminta jajaran kementerian mengevaluasi kembali kebijakan yang telah berlangsung selama tiga pekan tersebut. Pasalnya, hingga kini belum terlihat adanya penurunan angka kasus.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga meminta pejabat di bawahnya mencari formula untuk menekan angka infeksi. Meski begitu diakuinya belum ada negara yang menemukan solusi terbaik menangkal pandemi.

<!--more-->

“Menurut saya, coba dilihat lagi. Tolong ini betul-betul dikalkulasi. Betul-betul dihitung sehingga kita mendapatkan formula yang memang formula standar itu nggak ada. Yang lockdown pun juga eksponensial juga,” ujar Jokowi.

Lebih jauh, ia juga menginginkan agar para pejabat termasuk Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terjun ke lapangan terkait pengetatan protokol kesehatan.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Maulana Yusran sebelumnya mengatakan operasional hotel dan restoran kian berat dengan perpanjangan PPKM hingga Februari. Kebijakan ini dianggap menghambat kegiatan bisnis dan secara langsung berimbas pada jumlah tamu.

“Merespons PPKM ini, meski kebijakan mirip seperti masa transisi, kami protes. Terutama pembatasan operasional restoran dan maksimal hanya sampai pukul 20.00. Kami seperti disuruh tutup,” kata Yusran saat dihubungi pada pertengahan Januari lalu.

BISNIS

Baca: 10 Hari PPKM Jawa Bali, Mobilisasi Masyarakat Hanya Berkurang 15-25 Persen