TEMPO.CO, Jakarta - Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional Suminto memastikan dana yang terkumpul dari Gerakan Nasional Wakaf Uang tidak masuk sebagai pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.

"Tidak ada satu rupiah pun dana wakaf itu yang masuk ke APBN," ujar Suminto dalam webinar, Jumat, 29 Januari 2021.

Kendati demikian, ia mengatakan para nazhir atau pengelola duit wakaf bisa menginvestasikan dana kelolaannya dengan membeli instrumen pemerintah, misalnya sukuk atau Cash Waqf Linked Sukuk yang diterbitkan oleh Kemenkeu.

"Itu nazhir sebagai investor bukan pemerintah mau ambil dana wakaf atau dana wakaf masuk pemerintah. Itu enggak. Itu dana wakaf yang diinvestasikan para nazhir," ujar Suminto.

Suminto mengatakan prinsip pengelolaan wakaf uang adalah dana pokoknya harus dijaga kelestariannya. Adapun dana yang dapat digunakan adalah imbal hasil investasi dari uang wakaf tersebut. Dengan demikian, tutur dia, nazhir perlu menginvestasikan dana wakaf tersebut.

"Nazhir bisa menginvestasikan wakaf uang dalam berbagai bentuk, bisa ditaruh di bank sebagai deposito, di bank syariah, atau di capital market, sukuk, baik korporasi maupun pemerintah, bisa bentuk investasi lain yang mungkin ada risiko bisnis berbeda," tutur dia.

Karena itu, untuk menjaga nilai pokok wakaf uang tersebut, Suminto mengatakan para nazhir perlu instrumen investasi yang aman, misalnya deposito bank syariah maupun sukuk pemerintah, termasuk pada CWLS.

<!--more-->

"Untuk CWLS itu BWI (Badan Wakaf Indonesia) minta ke pemrintah agar pemerintah menciptakan instrumen yang aman yang bisa dijadikan tempat berinvestasi bagi para nazhir dengan aman. Tapi sebenarnya nazhir bisa investasi ke sukuk yang mana saja," ujar Suminto.

Untuk sukuk pun, kata Suminto, investor yang membeli bisa siapa saja, termasuk nashir. "Seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, beli sukuk kita, posisinya sebagai investor. Jadi sukuk pemerintah yang beli macam-macam," ujarnya. "Jadi tidak ada tujuan pemrintah ambil dana wakaf, tapi kalau nazhir mau investasikan ke instrumen pemerintah, sukuk ya monggo."

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang(GNWU) serta Brand Ekonomi Syariah Tahun 2021. Jokowi menyampaikan potensi wakaf di Indonesia sangat besar, baik wakaf benda tidak bergerak, maupun benda bergerak termasuk wakaf dalam bentuk uang.

"Potensi wakaf sangat sangat besar di negara kita potensi wakaf per tahun mencapai Rp 2.000 triliun dan potensi wakaf uang bisa menembus angka Rp 188 triliun," kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara yang disiarkan secara virtual, Senin, 25 Januari 2021.

Dia menekankan pentingnya memperluas cakupan pemanfaatan wakaf agar tidak lagi terbatas untuk ibadah saja, tapi pemanfaatannya bisa dikembangkan lagi ke tujuan sosial ekonomi.

BACA: Ma'ruf Amin: Wakaf Uang Berkontribusi Pada Pembangunan dan Kesejahteraan

CAESAR AKBAR | HENDARTYO HANGGI