TEMPO.CO, Jakarta - Bekas Menteri Keuangan Chatib Basri mengusulkan pemerintah untuk berfokus kepada program-program yang bisa dibelanjakan secara efektif untuk memulihkan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Misalnya, program bantuan langsung tunai (BLT), dukungan kepada usaha, mikro, kecil, dan menengah, dan penjaminan kredit.

Dari segi program pemulihan ekonomi nasional, Chatib melihat program yang realisasinya mendekati 100 persen adalah Bantuan Sosial, BLT, dan Program Keluarga Harapan. Untuk itu, salah satu usulan Chatib adalah memperluas program BLT ke masyarakat dengan kategori aspiring middle class.

"Apa itu, yaitu orang yang mau jadi kelas menengah tapi belum bisa, itu 120-140 juta orang angkanya. Kalau satu keluarga empat orang, itu 30-40 juta keluarga," ujar Chatib dalam webinar, Rabu, 27 Januari 2021.

Ia mengatakan besaran yang diberikan jangan sebesar upah minimum, namun jangan juga hanya sebesar Rp 600 ribu seperti yang dilakukan pemerintah beberapa waktu ke belakang. "Jangan dikasih Rp 600 ribu, naikkan, mungkin Rp 1 juta misalnya 12 bulan. Itu yang ideal kalau mau daya beli kelompok menengah bawah diungkit," ujarnya.

Dengan demikian, ia mengatakan pemerintah perlu menyiapkan sekitar Rp 360 triliun untuk satu tahun. Menurut dia, kebutuhan tersebut bisa dipenuhi melalui anggaran PEN 2021 yang mencapai lebih dari Rp 500 triliun.

<!--more-->

Chatib mengatakan isu yang dihadapi selama pandemi ini adalah daya beli yang terpukul, khususnya pada kelas menengah ke bawah. Biasanya, kata dia, pemerintah memberi BLT kepada masyarakat miskin dengan indikator tempat tinggal yang kurang layak maupun kemampuan untuk makan yang terbatas.

Namun, selama pandemi ini, tutur Chatib, banyak kelas menengah yang tinggal di rumah yang layak dan makan yang cukup, namun karena hilang pekerjaan dan mobilitas terganggu, menjadi jatuh mikin.

"Karena itu, program yang perlu dibantu bukan hanya masyarakat miskin, tapi juga kelas menengah ke bawah," tutur Chatib. "Itu bantuan BLT harus diperluas bukan hanya kelompok miskin tapi kelas menengah ke bawah."

Ia mengatakan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB selama ini bias kepada masyarakat kelas menengah ke atas. Pasalnya, ia mengatakan orang miskin tidak bisa diminta tinggal di rumah selama pandemi.

"Orang kalau tinggal di rumah harus dibayar. Karena kalau kita tidak cukup kaya, pasti akan keluar. Itu yang menjelaskan Indonesia dan India PSBB-nya tidak bisa strict. Begitu juga dengan Amerika Latin. Harus dikompensasi," ujar Chatib Basri.

Baca: Chatib Basri: Orang Kaya Alihkan Belanja ke Tanaman dan Ikan Hias Saat Pandemi