TEMPO.Co, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir resmi menunjuk politikus PDIP, Budiman Sudjatmiko, sebagai Komisaris Independen PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V. Staf Khusus Kementerian BUMN, Arya Sinulingga, mengungkapkan alasan penunjukan tersebut.

“Budiman adalah mantan anggota DPR yang kuat berhubungan dengan masyarakat desa. Kita tahu UU Desa saja beliau yang menggagas,” ujar Arya dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat, 22 Januari 2021.

Arya mengatakan pengalaman Budiman terhadap pengembangan program-program desa akan membantu perseroan mengorganisasi hubungan dengan masyarakat setempat. Apalagi, perseroan tengah berfokus mengembangkan plasma inti guna memajukan sektor perkebunan.

“Beliau akan support yang berhubungan dengan masyarakat desa yang di plasma ini. Demikian juga kualitas dari hasil dari plasma makin kuat dengan dukungan dari Budiman,” tutur Arya.

Budiman dilantik sebagai Komisaris Independen PTPN V pada Jumat, 22 Januari 2021. Budiman mengatakan tak langsung menyetujui tawaran itu lantaran sempat berpikir tentang program-program yang akan dijalankan perusahaan pada masa mendatang.

Sebagai komisaris, Budiman menolak menjadi pejabat perusahaan yang tidak memiliki target. “Saya enggak mau sekadar nongkrong-nongkrong gabut. Saya bukan komisaris seperti itu,” tutur Budiman saat dihubungi Tempo.
<!--more-->
Budiman pun baru menerima tawaran setelah tahu bahwa program-program yang dimiliki perusahaan berhubungan dengan pengembangan koperasi desa, BUMDes, hingga penguatan sumber daya manusia. Dia menyatakan program itu sejalan dengan proyek-proyek yang tengah digarap dalam beberapa tahun terkhir.

Budiman Sudjatmiko adalah politikus PDIP yang ikut menyusun Undang-undang Desa. Ia banyak berfokus pada isu-isu desa dan telah mendirikan gerakan Inovator 4.0 Indonesia.

Pada 2019 lalu, saat ditemui dalam sebuah acara di Kuningan, Budiman mengatakan 10 persen BUMDes semestinya bisa menjadi perusahaan big data. Proyeksi ini sejalan dengan keinginan pemerintah melakukan revolusi industri 4.0 untuk mengejar ketertinggalan Indonesia sebagai negara maju.

Mahasiswa Fakultas Ekonomi UGM angkatan 1989 ini pada masa Orde Baru merupakan aktivis penggerak reformasi dari Partai Rakyat Demokratik. Saat peristiwa Kudatuli 1996, dia pernah dihukum bui oleh pemerintahan kala itu dan menjalani hukuman selama 3,5 tahun.

Hukuman tersebut lebih kecil dari vonis karena Budiman Sudjatmiko memperoleh amnesti dari Presiden Abdurrahman Wahid atau GusDur pada 1999.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Baca juga: Jadi Komisaris PTPN V, Budiman Sudjatmiko Tak Mau Sekadar Nongkrong dan Gabut