Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi (ki-ka) Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Gubernur BI Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah memberikan keterangan pers terkait Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa, 29 Januari 2019. Berdasarkan hasil pemantauan terhadap perkembangan perekonomian, moneter, fiskal, pasar keuangan, lembaga jasa keuangan dan penjaminan simpanan, Stabilitas Sistem Keuangan triwulan IV 2018 dinyatakan dalam kondisi normal dan terjaga di tengah meningkatnya tekanan global. TEMPO/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang diketuai Sri Mulyani tengah mengkaji kemungkinan merilis paket kebijakan fiskal untuk mendukung pemulihan ekonomi.
"Ini sedang kami lakukan dengan Ibu Menteri Keuangan, ada beberapa paket kebijakan stimulus fiskal," kata Perry, Jumat, 22 Januari 2021.
KSSK tengah mendorong kredit untuk sektor-sektor dengan kontribusi besar a.l. makanan, minuman, pos dan telekomunikasi, alas kaki serta logam dasar.
Sementara itu, dalam mapping yang dibuat, BI melihat ada delapan sektor yang masih memerlukan dukungan fiskal. Di antaranya real estat, industri tekstil dan produk tekstil, pertambangan, bijih logam, furnitur, kehutanan serta industri mesin.
Perry mengatakan pihaknya dan KSSK tengah melihat kemungkinan sektor-sektor yang masih memiliki risiko ini untuk diberikan stimulus fiskal. Bentuknya berupa penjaminan kredit dan penjaminan suku bunga.
Stimulus ini juga akan didorong oleh kebijakan BI dan OJK. BI sendiri telah berkomitmen untuk menjaga suku bunganya tetap rendah tahun ini. "Sampai kapan? Sampai ada tanda-tanda inflasi," tegasnya. <!--more--> Demikian pula untuk likuiditas. Dia mengatakan likuiditas akan tetap longgar sampai munculnya tanda-tanda kenaikan inflasi inti tersebut.
Perry mengatakan pihaknya tengah mengkaji kemungkinan kebijakan makroprudensial untuk mendukung sektor-sektor UMKM.
"Intinya makroprudensial juga longgar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi," katanya. "Jadi semua jamu kami [BI] adalah jamu manis."
Pada 4 Januari 2021 lalu, Sri Mulyani menyebut pemerintah telah merencanakan dana sebesar Rp 403,9 triliun untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Di antaranya insentif usaha sebesar Rp 20,6 triliun dan dukungan UMKM serta pembiayaan korporasi sebesar Rp 63,84 triliun.
