TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Faisal Basri meminta semua pihak untuk tidak lagi menggunakan istilah gas dan rem dalam penanganan pandemi Covid-19. "Mohon dengan sangat jangan lagi pakai istilah gas dan rem. Nyawa manusia jangan dijadikan trial and error alias coba-coba," ujarnya lewat postingan di Twitter melalui akun @faisalbasri, Rabu, 6 Januari 2020.

Istilah gas dan rem kerap digunakan pemerintah, salah satunya Presiden Joko Widodo atau Jokowi, saat meminta kepada kepala daerah agar penanganan kesehatan dan ekonomi di Tanah Air harus dalam komposisi yang seimbang.

Dalam cuitannya yang lain, Faisal Basri mengatakan apabila kebijakan diambil berbasis ilmu pengetahuan dan data yang akurat, seharusnya langkah-langkah pemerintah bisa lebih terukur. "Gas dan rem itu cerminan ugal-ugalan dan miskin perencanaan."

Menurut Faisal, penyebaran Covid-19 bisa diprediksi dengan tingkat akurasi tinggi apabila data yang ada kredibel. Dengan demikian, gas dan rem pun tidak diperlukan. "Apalagi dilakukan mendadak. Akibatnya, ongkos ekonominya pun sedikit tinggi," ujar dia.

Baru-baru ini, istilah gas dan rem dibunyikan kembali oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kala mengomentari rencana pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Jawa-Bali.

Sri Mulyani mengatakan kebijakan itu harus dilakukan, meskipun berpotensi berdampak kepada turunnya perekonomian nasional. "Pasti ada dampaknya terhadap perekonomian. Namun kalau itu tidak dilakukan dan malah getting worse perekonomian juga akan buruk, jadi pilihannya tidak banyak," ujar Sri Mulyani dalam konferensi video, Rabu, 6 Januari 2020.

Dampak PSBB terhadap perekonomian sudah pernah dirasakan pada tahun 2020. Pada Maret hingga Mei 2020, misalnya, Sri Mulyani mengatakan penerapan pembatasan ketat membuat ekonomi nasional turun. Begitu pula dengan pembatasan di DKI Jakarta pada September 2020 yang menyebabkan konsumsi melambat.

<!--more-->

"Jadi pasti (berdampak ke ekonomi). Kita tahu bahwa Covid-19 ini harus dikelola secara luar biasa, sehingga istilah gas dan rem itu menjadi sangat penting," kata Sri Mulyani.

Dalam situasi saat ini, Sri Mulyani berujar pilihan terbaik adalah masyarakat secepat mungkin melakukan disiplin, misalnya dengan melakukan kegiatan di tumah saja, bekerja dari rumah, dan membeli makanan untuk dimakan di rumah alias tidak makan di restoran.

Di samping itu, Sri Mulyani meminta masyarakat juga tetap menjaga jarak dalam berkegiatan, mengenakan masker, dan rutin mencuci tangan. Ia mengatakan sikap itu akan sangat membantu penanganan pandemi.

"Jadi, jangan sampai dampak ekonominya menjadi terlalu dalam waktu kita melakukan pengereman. Kami berharap masyarakat betul-betul membantu. Ayo sama-sama terapkan disiplin," ujar Sri Mulyani.

Pemerintah memutuskan untuk mengambil kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan sejumlah wilayah di Pulau Jawa - Bali yang akan menerapkan pembatasan aktivitas pada rentang waktu 11-25 Januari 2021.

Hal tersebut disampaikan Airlangga seusai menghadiri Sidang Paripurna Kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 6 Januari 2021. "Penerapan pembatasan secara terbatas dilakukan di Provinsi Jawa-Bali karena di provinsi tersebut memenuhi salah satu dari empat parameter yang ditetapkan," ujar Airlangga dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Rabu.

Empat parameter pembatasan, yakni tingkat kematian di atas rata rata tingkat kematian nasional yang sebesar 3 persen, tingkat kesembuhan di bawah rata rata tingkat kesembuhan nasional yang sebesar 82 persen. Lalu tingkat kasus aktif di bawah rata-rata tingkat kasus aktif nasional, yaitu sekitar 14 persen dan tingkat keterisian RS untuk ICU dan isolasi di atas 70 persen.

CAESAR AKBAR | ANTARA

Baca: Faisal Basri: Vaksin yang Paling Ampuh Pembatasan Sosial