TEMPO.CO, Jakarta - Realisasi bantuan sosial (Bansos) Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bagi masyarakat terdampak Covid-19, khususnya dari sektor perlindungan sosial hampir mencapai 100 persen.

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) Hartono Laras menyatakan bahwa realisasi anggaran PEN sektor perlindungan sosial sudah mencapai 98,54 persen atau setara dengan Rp125,35 triliun dari target Kementerian Sosial sebesar Rp127,20 triliun.

"Data per 28 Desember 2020 realisasi anggaran sudah 98,54 persen dari target," ujarnya di sela diskusi FMB9 secara virtual dari Kominfo bertajuk Kaleidoskop 2020: Komitmen Negara Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur di Tengah Pandemi Covid-19, Selasa 29 Desember 2020.

Dia menerangkan, secara detail program bantuan sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sudah terealisasi mencapai 97,59 persen atau setara Rp41,56 triliun dari target Rp42,59 triliun.

Sementara Program Keluarga Harapan (PKH) sudah terealisasi sebesar 100 persen atau setara dengan Rp36,71 triliun. Serta Bantuan Sosial Tunai (BST) terealisasi mencapai 97,55 persen atau sebesar Rp31,58 triliun dengan target Rp32,4 triliun.

Kemudian, Bansos Sembako Jabodetabek sudah terealisasi sebesar 98,4 persen atau setara dengan Rp6,492 triliun dari target pagu anggaran Rp6,498 triliun.

<!--more-->

Bansos beras sudah terealisasi sebesar 100 persen dengan pagu anggaran mencapai Rp4,51 triliun, terakhir Bansos Tunai bagi KPM Sembako Non-PKH sudah terealisasi sebesar 100 persen dengan nilai total mencapai Rp4,5 triliun.

Dengan pencapaian di atas, lanjut Hartono, pihaknya sudah semaksimal mungkin dapat menjangkau dari ke berbagai lapisan masyarakat yang terdampak Covid-19. Sehingga, setiap masyarakat dapat bertahan dari keterpurukan yang diakibatkan oleh pandemi ini dalam semua lini sektor kehidupan.

"Kami sudah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk menjangkau masyarakat yang terdampak pandemi saat ini," tuturnya.

Meskipun sudah nyaris sempurna, Kemensos akan terus melakukan perbaikan pada enam program besar di atas. Dimulai dari senantiasa melakukan perbaikan data penerima bansos itu supaya data senantiasa disajikan yang terbaru sesuai dengan kondisi masyarakat yang membutuhkan.

"Kita akan memulai dari secara bertahap kita akan terus kontrol agar data yang terkait penerima bantuan itu cocok dengan dukcapil [kependudukan dan catatan sipil]," tuturnya.

Dengan begitu, harapannya, dana yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dapat tepat sasaran sesuai dengan kondisi masyarakat yang terdampak Covid-19 sehingga setiap individu yang terdampak dapat bertahan hingga pandemi ini berakhir pada beberapa bulan ke depannya.

Baca: Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Ibu Kota Baru Tinggal Tunggu Keputusan Politik