TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G. Plate menyatakan kementeriannya akan meningkatkan jaringan layanan internet di desa-desa dengan membangun 4.200 Base Transceiver Station alias BTS di tahun 2021.

Pembangunan fasilitas pendukung jaringan tersebut dilakukan Kominfo agar program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia mampu dijangkau oleh setiap pelaku UMKM/KIM onboarding.

“Tahun 2021 akan membangun 4200 BTS di setiap desa. Untuk sekarang setiap puskesmas di tiap desa sudah ada dan ini hal yang baik," ujar dia dalam keterangan tertulis, Selasa, 22 Desember 2020.

Setelah dicanangkan di tahun 2020, program pemerintah Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) akan kembali dilanjutkan pada tahun 2021. Gerakan ini bertujuan membangkitkan kembali perekonomian terdampak pandemi Covid 19,

Pada tahun ini Program Gernas BBI diklaim telah dua kali melampaui target yang telah ditentukan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan program tersebut perlu dilanjutkan di tahun 2021.

<!--more-->

“Kita harus bangga atas capaian kita dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas dari unit UMKM/KIM onboarding selama tahun 2020 ini. Kita berhasil mencapai target, bahkan melebihi target yaitu sebanyak 3,4 juta unit UMKM/KIM onboarding per November 2020 yang sebetulnya hanya ditargetkan dua juta unit saja," ujar Luhut.

Menurutnya, angka itu menunjukkan adanya kenaikan dua kali lipat atau 70 persen lebih tinggi dari target yang sudah dirumuskan pada 14 Mei 2020. Untuk target selanjutnya, pemerintah Indonesia berusaha untuk meningkatkan permintaan terhadap produk UMKM/KIM dan meningkatkan peran aktif dari pemerintah daerah.

Oleh karena itu, pemerintah pada akhirnya menyiapkan beberapa strategi sebagai tindak lanjut dari kedua target yang sudah dicanangkan untuk program pemerintah Gernas BBI 2021. Langkah pertama adalah memperkuat posisi produk Indonesia sebagai produk yang memiliki nilai tinggi.

Setelah itu mengedepankan literasi keuangan dan digital untuk seluruh masyarakat pelaku UMKM/KIM. Berikutnya adalah melakukan kurasi produk untuk masuk ke pengadaan LKPP dan belanja pemerintah.

Di masa mendatang, pemerintah wajib mengalokasikan 40 persen anggaran belanjanya untuk produk yang dibuat oleh UMKM/KIM Indonesia.

<!--more-->

Strategi lainnya adalah memperluas jangkauan penjualan dan distribusi secara luring ke perusahaan ritel nasional, kemudian pemerintah daerah sebagai campaign manager perlu mengangkat produk khas daerah tiap provinsi, melakukan standarisasi dan pembinaan UMKM/KIM, dan melakukan monitoring dan pendampingan kepada setiap pelaku UMKM/KIM .

“Semua strategi ini perlu kita kerjakan sungguh-sungguh, seluruh kementerian dan lembaga terkait harus kembali bekerjasama untuk mencapai tujuan yang kita cita-citakan melalui strategi ini,” kata Luhut.

Baca: Kominfo: 60 Persen DIM RUU Pelindungan Data Pribadi Sudah Dibahas

CAESAR AKBAR