TEMPO.CO, Jakarta - Dua pekan menjelang akhir tahun, penyaluran anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) baru mencapai Rp 481,61 triliun atau 69,3 persen dari pagu anggaran senilai Rp 695,2 triliun. Pemerintah memprediksi tak seluruh dana mampu terserap hingga akhir Desember nanti.

"Kami melihat sepertinya tidak mungkin (terserap) 100 persen," ujar Ketua Satuan Tugas PEN Budi Gunadi Sadikin, Rabu 16 Desember 2020.

Budi mengatakan pemerintah telah berdiskusi mengenai potensi anggaran PEN yang tersisa tahun ini. Menurut dia sebagian dananya diputuskan akan dialihkan untuk pendanaan program vaksinasi Covid-19 tahun depan. Pemerintah berencana menanggung pemberian vaksin kepada 107 juta orang dengan total kebutuhan vaksin mencapai 247 juta dosis.

Meski begitu pemerintah masih berupaya mempercepat penyaluran dana PEN. Fokus utama pemerintah ialah menyelesaikan penyaluran anggaran untuk perlindungan sosial serta usaha mikro, kecil, dan menengah yang realisasinya hingga 14 Desember lalu masing-masing mencapai 94,15 persen dan 91,73 persen.

Dalam sektor perlindungan usaha, penyaluran bantuan langsung tunai dana desa menjadi salah satu kontributor terbesar. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah menyalurkan Rp 20,41 triliun dari total pagu anggaran Rp 31,8 triliun.

Prioritas lainnya adalah sektor pembiayaan korporasi yang baru mencapai 13 persen. Dari pagu anggaran Rp 61,22 triliun, baru Rp 8,15 triliun yang tersalurkan.

<!--more-->

Budi menyatakan di akhir bulan ini akan ada serapan besar di sektor ini. "Dengan bantuan teman-teman Kementerian Keuangan kita cukup yakin bahwa akan ada dana-dana besar yang terealisasi seperti Sovereign Wealth Fund (SWF), juga dana pinjaman korporasi dan Penyertaan Modal Negara (PMN), yang akan cair akhir tahun ini," tuturnya.

Sebagai gambaran, pemerintah mengalokasikan Rp 15 triliun untuk program SWF. Selain itu pemerintah memberikan tambahan PMN melalui PEN sebesar Rp 7,5 triliun untuk PT Hutama Karya dan RP 1,5 triliun untuk PT Permodalan Nasional Madani.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance, Tauhid Ahmad, menyayangkan lambannya realisasi pembiayaan korporasi dalam program PEN. Para perusahaan calon penerima bantuan dari pemerintah membutuhkan dana cepat untuk bertahan dari pandemi.

Jika diberikan sejak pertengahan tahun, perusahaan dapat memutar kembali dana tersebut untuk modal dan berpotensi mendorong perekonomian. "Di akhir tahun, dia hanya menambal kerugian jadinya," katanya.

Tauhid menuturkan rendahnya serapan tahun ini perlu menjadi evaluasi untuk pelaksanaan PEN 2021. Program dengan efektivitas rendah perlu ditunjau ulang agar dampak bantuan bisa optimal. Sejauh ini, menurut dia, dampak PEN masih belum signifikan mendorong konsumsi. Salah satu indikatornya ialah konsumsi sektor makanan dan minuman yang masih -0,69 persen pada kuartal III.

<!--more-->

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati masih optimistis sisa anggaran PEN mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi di kuartal IV. Penyaluran untuk sektor perlindungan sosial akan mendorong belanja masyarakat. Sementara di sektor kesehatan, penyaluran anggarannya bisa meningkatan belanja barang pemerintah.

Di kuartal III, konsumsi baik rumah tangga maupun pemerintah tercatat meningkat tipis. Pengeluaran konsumsi rumah tangga tercatat sebesar Rp 2.232 triliun atau dari kuartal sebelumnya yang seebsar Rp 2.133 triliun. Sementara itu pengeluaran konsumsi pemerintah naik dari Rp 1.129 triliun menjadi Rp 1.212 triliun. Kenaikan juga dialami ekspor barang dan jasa pada kuartal III menjadi Rp 378 triliun dari Rp 320 triliun di kuartal II.

Baca: Satgas: Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 dan PEN Capai 69,3 Persen

VINDRY FLORENTIN