TEMPO.CO, Jakarta -Berita trending ekonomi dan bisnis sepanjang Senin, 14 Desember 2020, dimulai dari Asperindo menentang keras imbauan pemboikotan kepada JNE di media sosial hingga ekonom senior UI Faisal Basri mengemukakan pandangannya tentang kebijakan pemerintah Indonesia yang tak menggratiskan vaksin Covid-19 bagi sebagian penduduk.

Adapula berita tentang BKN angkat bicara menanggapi kabar perubahan skema gaji PNS akan diberlakukan pada awal tahun depan dan berita Bio Farma mengimbau masyarakat menunggu pengumuman resmi pemerintah terkait petunjuk teknis pelaksanaan pemesanan pre-order Vaksinasi Covid-19 jalur mandiri.

Berikut empat berita trending bisnis sepanjang kemarin:

1. Tolak Keras Imbauan Boikot JNE, Pengusaha: Dapat Terjadi ke Perusahaan Lainnya

Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) menyampaikan pembelaan untuk PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE). Pembelaan disampaikan setelah munculnya isu pemboikotan JNE viral di media sosial, twitter.

"Asperindo menentang keras himbauan pemboikotan kepada JNE," kata Direktur Eksekutif Asperindo Syarifuddin dalam keterangan tertulis pada Ahad, 13 Desember 2020.

Sebelumnya, akun twitter perusahaan @JNE_ID mengunggah ucapan selamat ulang tahun ke-30 dari Haikal Hassan pada 4 Desember 2020. Haikal tak lain adalah juru bicara Persaudaraan Alumni (PA) 212 atau PA 212.

Barulah setelah itu mulai muncul isu pemboikotan terhadap JNE. Di twitter, beberapa tagar muncul pada 11 Desember 2020, seperti #BoikotJNE hingga #JNEKadrun

Presiden Direktur JNE Mohammad Feriadi menegaskan bahwa perusahaannya selama ini merangkul semua golongan. "JNE sebagai perusahaan pengiriman ekspres dan logistik bersifat netral," kata Feriadi di hari yang sama.

Lebih jauh, Syarifuddin menyatakan, isu boikot ini bisa saja meluas, dan tak hanya terjadi kepada JNE saja, tapi juga anggota asosiasi lainnya. "Karena hal semacam ini pun juga dapat terjadi kepada perusahaan anggota Asperindo lainnya," ucapnya. Saat ini, ada 354 perusahaan yang menjadi anggota asosiasi.

Baca berita selengkapnya di sini.
<!--more-->
2. Perubahan Skema Gaji PNS Dikabarkan Berlaku 1 Januari 2021, Ini Kata BKN

Badan Kepegawaian Negara (BKN) angkat bicara menanggapi kabar perubahan skema gaji untuk pegawai negeri sipil atau PNS akan diberlakukan pada awal tahun depan.

Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN Paryono memastikan perubahan skema gaji untuk PNS belum akan diberlakukan per 1 Januari 2021. Saat itu, kata dia, PNS di seluruh Indonesia masih akan menerima gaji dengan skema yang saat ini berlaku.

"Masih tetap," kata Paryono saat dihubungi di Jakarta, Senin, 14 Desember 2020.

Saat ini, pemerintah memang sedang mempercepat upaya reformasi sistem pangkat, penghasilan, dan tunjangan PNS. Pemerintah menyebut reformasi ini adalah amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam reformasi ini, tunjangan untuk PNS ke depannya hanya akan terdiri dari tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. "Tidak ada tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan lagi karena masuk dalam komponen gaji," katanya kepada Bisnis.com, Sabtu, 5 Desember 2020.

Baca berita selengkapnya di sini.
<!--more-->
3. Bio Farma Imbau Masyarakat Tunggu Pengumuman Resmi Vaksinasi Covid-19 Mandiri

Juru Bicara PT Bio Farma (Persero) Bambang Heriyanto mengimbau kepada penyedia layanan kesehatan untuk menunggu pengumuman resmi pemerintah terkait petunjuk teknis pelaksanaan pemesanan pre-order Vaksinasi Covid-19 jalur mandiri.

Hal ini merespons tingginya inisiatif dan kebutuhan informasi awal untuk masyarakat yang berminat vaksinasi. "Untuk keterangan lebih lanjut, silakan untuk menghubungi email resmi Bio Farma, mail@biofarma.co.id," ucap Bambang, Ahad, 13 Desember 2020.

Bambang juga menanggapi merebaknya iklan atau promo mengenai pre-order Vaksinasi Covid-19 jalur mandiri yang beredar di sosial media dari beberapa fasilitas kesehatan di Bandung.

Bio Farma, kata Bambang, saat ini masih mengembangkan sistem yang akan digunakan untuk pemesanan pre-order vaksinasi Covid-19 khususnya untuk jalur mandiri. "Dan hingga saat ini belum ada ketentuan maupun pengaturan teknis dari pemerintah terkait hal tersebut."

Baca berita selengkapnya di sini.
<!--more-->
4. Tak Semua Vaksin Covid-19 Digratiskan, Faisal Basri: Untuk Nyawa Manusia Kikir..

Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri mengemukakan pandangannya tentang kebijakan pemerintah Indonesia yang tak menggratiskan vaksin Covid-19 bagi seluruh penduduk. Faisal membandingkannya dengan alokasi anggaran untuk infrastruktur.

“Untuk nyawa manusia kikir, untuk infrastruktur jor-joran,” ujar Faisal melalui cuitan dalam Twitter resminya @FaisalBasri, Ahad, 13 Desember 2020.

Kicauan itu menanggapi sebuah artikel yang berisi informasi tentang rencana Pemerintah Mesir menggratiskan vaksin Covid-19 bagi warganya. Faisal memandang dari sisi sisi pendapatan nasional bruto atau gross national income (GNI), pendapatan per kapita Mesir hanya dua per tiga dari total pendapatan Indonesia.

Pada 2019, pendapatan per kapita Mesir sebesar US$ 2.690. Sedangkan pendapatan per kapita Indonesia US$ 4.0550.

“Bukan infrastruktur yang adil dan beradab, kan?” tutur Faisal, mengimbuhkan.

Selain menyentil soal vaksinasi, Faisal juga menyinggung kebijakan pemerintah dalam melaksanakan pengetesan Covid-19. Menanggapi kicauan pengikutnya, Faisal mengatakan jumlah pengetesan spesimen di India lebih banyak, yakni 110.896 per 1 juta penduduk. Sedangkan Indonesia, menurut Faisal, sebesar 23.224 tes per 1 juta penduduk.

Baca berita selengkapnya di sini.