TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah terus menggenjot pengembangan kendaraan listrik dalam negeri. Pemerintah juga telah menyiapkan banyak regulasi menyambut era mobil listrik dalam negeri. Regulasi mulai dari Peraturan Presiden hingga turunannya setingkat kementerian. Yang teranyar, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sudah menelurkan dua regulasi sekaligus.

Dua aturan tersebut adalah Permenperin Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dan Permenperin Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Dalam Keadaan Terurai Lengkap dan Keadaan Terurai Tidak Lengkap.

"Kami sedang menyiapkan aturan-aturan untuk mendukung pengembangannya," ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan ElektronikaRestu Yuni Widayati kepada Tempo, Kamis 10 Desember 2020.

Juru Bicara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tina Talisa berujar investasi pengembangan kendaraan listrik masih berjalan. Adapun Hyundai saat ini sedang dalam tahap realisasi investasi pabrik kendaraannya di Cikarang, Kabupaten Bekasi dengan kapasitas 250.000 unit per tahun.

Sebanyak 50 persen produknya direncanakan untuk pasar ekspor. Tina memperkirakan investasi itu bisa menyerap tenaga kerja sekitar 3.500 orang.

"Sedangkan untuk kendaraan listriknya merupakan rencana pengembangan tahap kedua yang saat ini sedang dilakukan negosiasi dengan para pihak, termasuk struktur, lokasi, dan nilai investasinya," ujar Tina beberapa waktu lalu.

<!--more-->

Selain itu, Tina berujar beberapa pabrikan baterai kendaraan listrik juga sudah menyatakan minatnya untuk mengembangkan industri baterai di dalam negeri. Menurut dia, pengembangan baterai merupakan industri strategis di masa depan, sehingga perlu berhati-hati dalam mengawal rencana investasinya.

Tina berharap keseluruhan ekosistem dapat terbangun dengan cepat di Indonesia, baik untuk memenuhi kebutuhan domestik, serta pasar regional dan global. "Sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019, berbagai regulasi turunannya terus dikebut penyusunannya agar segera dapat diimplementasikan," ujar Tina.

Pertamina juga telah mengoperasikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) Pertamina yang terletak di SPBU Fatmawati, Jakarta Selatan. Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman mengatakan hal ini merupakan salah satu upaya mendukung pemerintah dalam mendorong tumbuhnya ekosistem kendaraan listrik dalam negeri.

SPKLU yang terpasang di SPBU Fatmawati ini merupakan Stasiun Pengisian Daya Fast Charging 50 kilo Watt dan dilengkapi oleh beberapa tipe gun atau alat pengisian daya ke kendaraan yang sesuai dengan standar Eropa maupun Jepang. Selain itu, SPKLU tersebut juga memiliki fasilitas yang dapat mengisi dua kendaraan sekaligus atau two in one dengan metode fast charging.

"Dengan begitu maka pelanggan tidak perlu menunggu terlalu lama selama masa pengisian," kata Fajriyah.

Penjualan mobil elektrik Toyota cenderung stabil setelah sempat anjlok tajam pada Mei lalu. Misalnya, Toyota All New Camry 2.5 Hybrid Mi pada Oktober lalu terjual 10 unit, naik dari bulan sebelumnya yang hanya terjual 5 unit.

<!--more-->

Director of Communications BMW Group Indonesia Jodie O’tania mengatakan untuk mendorong minat masyarakat pada kendaraan ramah lingkungan diperlukan beberapa fasilitas tambahan. Ia berharap kendaraaan seperti seperti plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) bisa mendapat insentif lain. Menurut O’tania, PHEV merupakan salah satu entry-level untuk kendaraan listrik.

Selain insentif itu, kendaraan ramah lingkungan juga bisa mendapatkan benefit lebih dari adanya bebas biaya parkir dan juga jalur khusus. BMW Group Indonesia juga berjanji akan membawa kendaraan yang ramah lingkung mereka lebih dari satu baik dari Hybrid dan juga PHEV pada tahun depan. "Untuk PHEV kita akan hadirkan modelnya tahun depan dan lebih dari satu," kata dia.

Baca: Kembangkan Mobil Listrik di RI, Toyota Siapkan Investasi Hingga Rp 28,3 Triliun

ANTARA | LARISSA