TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memprioritaskan distribusi vaksin Covid-19 tahap awal di Pulau Jawa dan Bali. Juru Bicara Program Vaksinasi Siti Nadia Tarmizi menyatakan wilayah itu dipilih lantaran memiliki tingkat penyebaran virus yang tinggi. "Dari 10 provinsi yang memiliki kasus Covid-19 tertinggi, sebagian besar berada di Jawa dan Bali," ujarnya, Rabu 9 Desember 2020.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 9 Desember 2020, kasus aktif di tujuh provinsi di Jawa dan Bali mencapai 50.892 kasus dengan total kumulatif 376.112 kasus. Provinsi Jawa Tengah berada di urutan teratas dengan total 17.418 kasus, diikuti DKI Jakarta 11.744 kasus dan Jawa Barat 10.146 kasus.

Siti Nadia menuturkan tingginya kasus aktif tersebut dipicu kepadatan penduduk sehingga risiko penularan pun meningkat. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan itu mencatat sebanyak 60 persen penduduk Indonesia tinggal di Jawa dan Bali.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan pemberian vaksin di zona merah akan membantu mengurangi risiko penularan. Di tengah pandemi, vaksin diberikan tak hanya untuk melindungi individu melainkan sebuah populasi.

Untuk itu sangat penting bagi masyarakat untuk mengurangi mobilitasnya sembari tetap disiplin menegakkan protokol kesehatan, baik sebelum maupun setelah program vaksinasi berjalan. "Jika tidak bisa disiplin, jumlah kasus pasti naik lagi," katanya. Pasalnya vaksinasi tak menjamin pandemi berakhir.

<!--more-->

Menurut Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, pertimbangan untuk mengutamakan vaksinasi di zona merah merupakan permintaan kepala negara.

"Presiden memohon ini (imunisasi berdasarkan wilayah) mendapatkan perhatian sehingga penggunaan vaksin betul-betul efisien, tidak asal hantam rata tapi terseleksi berdasarkan siapa yang paling rentan terinfeksi serta di mana penyebaran dapat terjadi," ujarnya.

Vaksinasi tahap awal di Jawa dan Bali akan dilakukan menggunakan 1,2 juta dosis anti virus buatan Sinovac Life Science Corporate Limited yang datang pada 6 Desember lalu. Pemerintah telah mengamankan 3 juta dosis vaksin jadi dari perusahaan asal Cina itu. Sebanyak 1,8 juta sisanya diperkirakan akan tiba pada Januari 2021.

Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin menyatakan Sinovac juga akan mengirimkan 45 juta dosis bahan baku vaksin untuk diolah PT Bio Farma (Persero). Sebanyak 15 juta dosis di antaranya akan tiba bulan ini dan diolah menjadi 12 juta dosis vaksin siap pakai.

"Sebanyak 30 juta bahan baku vaksin sisanya akan tiba Januari 2021 dan akan diproses menjadi 24 juta vaksin jadi sebulan setelahnya," tuturnya.

Selain dari Sinovac, pemerintah juga akan mendatangkan vaksin dari AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Moderna, serta Pfizer Inc. and BioNTech.

<!--more-->

Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir menyatakan juga telah membuka komunikasi dengan Pfizer dan AstraZeneca. Sementara dengan Novavax, perusahaan telah mengantongi komitmen pengadaan vaksin. "Dari Novavax itu kami sudah dapat komitmen 30 juta dosis yang segera kami diskusikan," ujarnya.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyatakan vaksinasi akan dilaksanakan setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan menerbitkan izin penggunaan vaksin dalam keadaan darurat atau Emergency Use Authorization.

“Pemerintah hanya akan menyediakan vaksin yang terbukti aman dan lolos uji klinik,” katanya, kemarin. Hingga saat ini BPOM masih melengkapi laporan uji klinis vaksin Sinovac untuk memastikan keamanan serta khasiat vaksin tersebut.

Baca: Indofarma Jajaki Pembelian 130 Juta Dosis Vaksin Novavax

CAESAR AKBAR, VINDRY FLORENTIN