TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada hari ini bertemu dengan sejumlah konglomerat Jepang untuk menjajaki kerja sama dengan sovereign wealth fund (SWF) Indonesia yang dibentuk lewat Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Luhut bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Jepang bertemu dengan Sekjen LDP untuk Majelis Tinggi/Mantan Menteri Ekonomi, Perdagangan & Industri Jepang, Hiroshige Seko. Pertemuan itu untuk memperkenalkan SWF yang dinamai Nusantara Investment Authority (NIA) dan dibentuk dengan modal awal US$ 5 miliar atau 522 miliar yen.

Menteri Luhut menyebutkan kedatangannya ke negeri sakura tersebut untuk mengundang Jepang meningkatkan investasi melalui lembaga SWF yang akan dibentuk berdasarkan amanat UU Omnibus Law. "NIA akan memberikan fleksibilitas bagi investor untuk menanamkan investasi dalam bentuk equity atau aset dengan pengelolaan yang transparan dan profesional," ucapnya.

Sementara, Erick Thohir berharap SWF bisa menjadi mitra bagi investor asing untuk menanamkan modal di sektor-sektor yang atraktif dan prioritas di Indonesia, antara lain jalan tol, bandara dan pelabuhan. "Kita ingin aset-aset yang dimiliki BUMN dapat dioptimalisasikan nilainya," tuturnya.

Dilansir dari laman resmi KBRI Tokyo, Luhut dan Erick juga bertemu konglomerat ternama Jepang. Pemerintah & pebisnis Jepang sambut baik inisiatif Nusantara Investment Authority Flag of Indonesia.

<!--more-->

"Menkomarves & Menteri BUMN maraton bertemu di antaranya dengan CEO & ED Mitsui & Co, Chairman Mitsubishi Corp, serta CEO Sojitz Corp," tulis KBRI Tokyo, Kamis, 3 Desember 2020.

Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Heri Akhmadi sebelumnya mengatakan kunjungan Luhut ke Jepang merupakan tindak lanjut dari kesepakatan Presiden RI Joko Widodo dan PM Jepang di Bogor pada 20 Oktober 2020 lalu.

Pemerintah Indonesia mengharapkan SWF dapat mendorong perbaikan iklim investasi, pengembangan nilai aset negara dan menunjang pembangunan ekonomi, khususnya dalam mendukung realisasi proyek-proyek prioritas nasional. Selain penjajakan dukungan dari Jepang, pemerintah Indonesia juga tengah menjajaki dukungan dari Amerika Serikat dan Uni Emirat Arab (UEA).

Sebelumnya, dalam lawatan ke AS, Luhur berhasil membawa komitmen investasi senilai US$2 miliar atau Rp 28 triliun dari United States International Development Finance Corporation (DFC).

BISNIS

Baca: Luhut: Investasi Cina USD 25 Miliar di RI Tak Dijamin Pemerintah