TEMPO.CO, Jakarta -Berita trending ekonomi dan bisnis sepanjang Selasa, 1 Desember 2020, dimulai dari eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjawab tantangan debat Effendi Gazali hingga sejumlah eksportir masih menunggu kepastian pemerintah memutuskan kelanjutan pembukaan ekspor benih lobster atau benur.

Adapula berita tentang Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta semua tidak lagi mengizinkan masyarakat untuk berkumpul dalam jumlah besar dan soal bos SCTV dan Bukalapak mengakuisisi 71,8 persen saham Omni Hospitals.

Berikut berita trending ekonomi dan bisnis sepanjang kemarin:

1. Susi Pudjiastuti Minta Effendi Gazali Debat Dengan Nelayan

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menjawab tantangan debat Ketua Komisi Pemangku-Kepentingan dan Konsultasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP2-KKP) Effendi Gazali soal pembukaan ekspor benih lobster. Susi meminta Effendi berdebat dengan nelayan.

“Suruh debat sama nelayan namanya Rahman,” kata Susi dalam pesan pendek kepada Tempo, Senin, 30 November 2020. Susi tidak menjelaskan latar belakang nelayan yang disebut.

Beberapa waktu lalu, Susi mengunggah sebuah berita tentang Effendi yang berisi polemik benur. Effendi pun menantang Susi berdebat untuk menjawab cuitan itu.

“Di media sosial ada kalimat apakah Effendi masih berani diskusi dengan Bu Susi setelah penangkapan (Edhy Prabowo). Saya siap diskusi. Ayo di mana, apakah di DPR, di media, mudah-mudahan Bu Susi hadir,” katanya dalam webinar bersama Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI).

Effendi akan memberikan masukan terhadap Susi terkait ekspor benih lobster berdasarkan kajiannya. Sebab dalam dua tahun terakhir, dia mengaku mendalami program ini secara serius.

Berdasarkan informasi yang ia himpun, Effendi mengatakan selama Susi menyetop ekspor benur, penyelundupan terhadap komoditas itu masih terus terjadi. Eksportir, kata dia, mengirimkan benih melalui Singapura ke negara-negara tujuan seperti Vietnam.

Baca berita selengkapnya di sini.
<!--more-->
2. Kasus Covid-19 Melonjak, Luhut Minta Jangan Ada Kerumunan Massa Lagi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar semua tidak lagi mengizinkan masyarakat untuk berkumpul dalam jumlah besar. Hal ini menyusul naiknya angka terkonfirmasi positif Covid-19 yang melambung di DKI Jakarta dan Bali pasca libur panjang akhir Oktober 2020.

“Saya ingin kita semua bersepakat jangan ada kerumunan lagi dengan alasan apapun untuk beberapa waktu ke depan,” kata Luhut kepada para kepala daerah, Pangdam, serta Kapolda yang hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Virtual Penanganan Covid19 di DKI Jakarta dan Bali, Senin, 30 November 2020.

Arahan tersebut diutarakan setelah Luhut melihat adanya lonjakan kasus Covid-19 di DKI Jakarta dan Bali. Pada periode 25-30 November 2020 angka terkonfirmasi positif di Ibu Kota sebanyak 8.598 kasus, dari sebelumnya 5.168 kasus pada periode 28 Oktober - 3 November 2020. Sementara di Bali kasus Covid-19 naik dari 386 kasus pada periode 28 Oktober-3 November 2020 menjadi 823 kasus pada 25-30 November 2020.

Dalam rakor juga Luhut meminta agar Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan saling mengecek ketersediaan obat yang ada di daerah. Ia ingin agar Kemenkes memastikan kapasitas ICU dan isolasi di RS mencukupi untuk perawatan pasien Covid-19.

Khusus wilayah Bali, Luhut meminta agar pemerintah daerah menambah fasilitas isolasi terpusat terutama di Tabanan. "Kalau di kabupaten, hotel tidak cukup ya geserlah. Yang penting pisahkan secepatnya dari keluarga yang masih sehat,” ujar dia. Ia pun mencontohkan wisma atlet di DKI Jakarta yang telah beroperasi dengan cukup baik.

Pada rapat tersebut, Anies Baswedan menyampaikan bahwa dua minggu pasca libur panjang pada tanggal 28 Oktober hingga 1 November terdapat kenaikan kasus Covid-19 terutama klaster keluarga. Berdasarkan pelacakan dan penelusuran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mayoritas keluarga tersebut bepergian ke Bandung, Semarang, Lampung dan beberapa tempat di Jawa Timur. Dengan munculnya klaster keluarga, dia berharap agar pemerintah pusat meninjau ulang kebijakan libur bersama saat akhir tahun.

Sedikit berbeda dengan DKI Jakarta, jumlah kasus terkonfirmasi positif di Provinsi Bali meningkat terkait gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Baca berita selengkapnya di sini.
<!--more-->
3. Bos SCTV dan Bukalapak Akuisisi 71,8 Persen Saham Omni Hospitals

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. atau Emtek mengakuisisi saham PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk, pengelola RS Omni Hospitals senilai Rp581 miliar. Emtek merupakan perusahaan induk pengelola stasiun televisi SCTV dan salah satu investor Bukalapak.

Berdasarkan pengumuman yang dilansir Emtek, Selasa, 1 Desember 2020, perseroan telah menyelesaikan pembelian atas 4,24 miliar lembar saham atau 71,88 persen modal ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk (SAME) dari PT Omni Health Care.

Harga pembelian saham mencapai Rp137 per lembar sehingga total akuisisi bernilai Rp581,01 miliar. Dengan selesainya akuisisi tersebut, Emtek memiliki 4.241.000.000 saham yang mewakili 71,88 persen dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam SAME.

Menurut manajemen, akuisisi saham pengelola Omni Hospitals itu merupakan upaya memperluas dan memperkuat lini usaha eksisting di bidang jasa pelayanan kesehatan. "Akuisisi ini akan menjadikan Grup Emtek menjadi suatu perusahaan yang lebih besar yang memiliki kegiatan usaha yang beragam dengan memperluas kegiatan usaha di bidang industri jasa pelayanan kesehatan di Indonesia," tulis manajemen Emtek.

Saham Emtek terpantau stagnan di level 8.325 hingga pukul 10.35 WIB. Adapun saham SAME naik tipis 0,52 persen ke level 193.

Untuk diketahui, Emtek memiliki lini usaha kesehatan melalui PT Elang Medika Corpora, pengelola Rumah Sakit EMC. Saat ini Elang Medika Corpora mengelola dua rumah sakit, yaitu RS EMC Sentul dan RS EMC Tangerang.

Baca berita selengkapnya di sini.
<!--more-->
4. Tunggu Ekspor Benih Lobster, Eksportir: Kalau Tak Dibuka Ada Penyelundupan

Sejumlah eksportir masih menunggu kepastian pemerintah memutuskan kelanjutan pembukaan ekspor benih lobster atau benur. Kebijakan itu telah dimoratorium hingga waktu yang belum ditentukan pasca-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, karena dugaan korupsi izin usaha.

“Kami lebih baik tunggu dan belum berpikir untuk ganti plan (rencana),” ujar Ketua Persatuan Dunia Lobster Indonesia (Perduli) Chandra Astan saat dihubungi, Senin, 30 November 2020.

Chandra mengatakan selama moratorium pengusaha akan mengevaluasi tata-niaga benur yang selama ini karut-marut. Evaluasi juga dilakukan oleh pemerintah, termasuk soal adanya laporan dugaan monopoli perusahaan logistik yang membuat harga pengiriman benur jauh di atas rata-rata.

Eksportir, tutur Chandra, berharap pemerintah akan kembali membuka izin ekspor bila evaluasi telah selesai dilakukan. “Karena kalau tidak dibuka akan ada penyelundupan. Permintaan dari Vietnam ada terus,” ujarnya.

Bila ekspor benih lobster ditutup, Candra meminta pemerintah tidak memutuskan kebijakan itu tanpa solusi. Musababnya, keputusan tersebut disinyalir akan merugikan nelayan. “Nelayan sudah terbiasa untuk mencari benih lobster,” katanya.

KKP menerbitkan surat penetapan waktu pengeluaran atau SPWP ekspor benur melalui Surat Edaran Nomor B. 22891/PJPT/PI.130/XI/2020 bertarikh Kamis, 26 November 2020. Dalam surat itu, kementerian akan memperbaiki tata-kelola benur, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/Permen-KP/2020 di wilayah pengelolaan perikanan. Kementerian juga akan mempertimbangkan proses revisi beleid tersebut.

Baca berita selengkapnya di sini.