TEMPO.CO, Jakarta – Edhy Prabowo diduga menyerahkan tata-niaga ekspor benih bening lobster atau BBL kepada asosiasi pengusaha. Kebijakan itu disampaikan dalam pertemuan dengan 65 eksportir di Gedung Mina Bahari IV Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, September 2020 lalu.

Direktur PT Grahafoods Indo Pasifik Chandra Astan membenarkan adanya pertemuan tersebut. Komunikasi digelar setelah Edhy sembuh dari Covid-19.

“Benar ada pertemuan itu,” ujar Chandra saat dihubungi Tempo pada Jumat petang, 27 November 2020.

Edhy mengumpulkan para pengusaha setelah Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta mengendus adanya pemalsuan dokumen ekspor ke Vietnam oleh 12 eksportir. Akibat kejadian itu, Bea Cukai menggagalkan pengiriman 1,5 juta ekor benur yang sedianya akan diterbangkan ke Vietnam.

Chandra yang waktu itu menjabat sebagai Ketua Persatuan Dunia Lobster Indonesia (Perduli)—asosiasi eksportir lobster—dituding melaporkan dokumen pemalsuan yang dilakukan belasan perusahaan kepada Bea Cukai. Saat dikonfirmasi, Chandra mengatakan pihaknya baru berkomunikasi dengan Kepabean setelah kabar penyelundupan mencuat.

“Saya berbicara dengan Bea Cukai jauh setelah mereka melakukan penindakan,” katanya.

<!--more-->

Kejadian ini menyebabkan asosiasi pengusaha terbelah menjadi dua kubu. Kubu pertama di pihak Chandra. Sedangkan kubu kedua yang berisi belasan eksportir—termasuk perusahaan yang diduga memalsukan data ekspor--meminta adanya perubahan struktur asosiasi.

Selama rapat berlangsung, Edhy dikabarkan marah. Dia disebut menyayangkan adanya kegaduhan yang terjadi antar-pengusaha dan mempertanyakan legalitas pembentukan Perduli. Sebab, Perduli merupakan asosiasi yang kala itu belum berbadan hukum.

Edhy pun meminta eksportir membentuk asosiasi baru yang sah secara hukum. Asosiasi ini bernama Perkumpulan Pengusaha Lobster Indonesia (Pelobi) yang beranggotakan 40 badan usaha. Pelobi resmi terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM pada November 2020.

Jabatan Ketua Pelobi diduduki Muhammad Irwansyah dari PT Kreasi Bahari. Irwansyah adalah mantan Wali Kota Pangkalpinang.

Kubu Chandra tak masuk dalam asosiasi Pelobi. Di bawah koordinasi Pelobi, Edhy meminta pengusaha menyepakati teknis pengaturan tata-niaga di lapangan. Rapat hari itu kemudian berakhir kurang dari 15 menit.

Tempo menghubungi Irwansyah terkait pertemuan pengusaha dengan Edhy dan muasal pembentukan Pelobi. Namun hingga berita ini diturunkan, nomor telepon Irwansyah tidak aktif.

Staf khusus Edhy Prabowo, Andreau Pribadi, yang kini menjadi tersangka kasus dugaan suap izin usaha perikanan, sempat mengatakan pengaturan tata-niaga ekspor diketahui oleh KKP. “Monitor dan pemantauan secara masif juga dilakukan melalui Satgas 115 yang diketuai oleh Menteri KP dan bekerja sama dengan TNI-Polri,” katanya dalam pesan pendek, malam sebelum dicokok KPK, Selasa, 24 November 2020.

Baca: Gantikan Edhy Prabowo, Luhut: Saya Enggak Mau Lama-lama, Kerjaan Saya Banyak

FRANCISCA CHRISTY ROSANA