TEMPO.CO, Jakarta - Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mengkritik rendahnya serapan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di era Menteri Edhy Prabowo. Hingga September 2020, penyerapan anggarannya hanya 50 persen dari pagu APBN yang sebesar Rp 5,08 triliun.

"Kondisi ini sangat ironis," kata Abdi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, 27 November 2020. Lantaran, masyarakat kelautan dan perikanan saat ini sangat membutuhkan stimulus pemerintah untuk keberlanjutan kehidupan mereka.

Selain di KKP secara keseluruhan, DFW menyebut hal yang paling memprihatinkan adalah belanja untuk kegiatan budidaya melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Serapan anggaran hanya sebesar Rp Rp 328 miliar atau 32,24 persen dari pagu sebesar Rp 1,018 triliun.

“Tujuan pemerintah melakukan refokusing anggaran dengan maksud menopang ekonomi pembudidaya akhirnya gagal tercapai,” kata Abdi.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menetapkan Edhy sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya.

<!--more-->

Selain Edhy, ada enam orang yang ditetapkan sebagai tersangka. "KKP menetapkan 7 orang tersangka," ujar Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango saat konferensi pers di kantornya, Rabu, 25 November 2020.

Mencuatnya kasus ini, kata Edhy, menunjukkan bagaimana selama ini KKP telah melupakan prioritas program strategis mereka. Sebab, kementerian jadi hanya fokus pada regulasi benih lobster.

Menurut Abdi, KKP menempati posisi strategis dan mempunyai peran untuk memberikan perlindungan ekonomi. Salah satunya kepada kelompok nelayan, pembudidaya dan pelaku usaha dimasa krisis seperti saat ini. "Sayangnya hal tersebut gagal dijalankan secara sungguh-sungguh,"

Baca: Diciduk KPK karena Kasus Lobster, Ini Latar Belakang Menteri KKP Edhy Prabowo

FAJAR PEBRIANTO