TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir mengatakan dalam rangka transparansi pelaksanaan vaksinasi Covid-19, pemerintah telah menyiapkan infrastruktur sistem satu data.

“Sejak awal, pemerintah terus melakukan sosialisasi dan juga pertemuan-pertemuan dengan para pakar seperti, ITAGI, IDI, semua kita libatkan, karena ini merupakan faktor terpenting dalam penanganan Covid-19 yaitu penyelamatan terhadap manusia,” ujar dia dalam konferensi video, Selasa, 24 November 2020.

Ia mengatakan terdapat lima tujuan utama dalam membangun sistem informasi pelaksanaan vaksin Covid-19. Pertama mengintegrasikan data dari berbagai sumber menjadi satu data.

Kedua, menyaring data individu penerima vaksin prioritas. Ketiga, membangun aplikasi pendaftaran vaksin baik program pemerintah maupun program mandiri. Keempat, memetakan suplai dan distribusi vaksin dengan lokasi vaksin. Kelima, memonitor hasil pelaksanaan vaksinasi.

Direktur Digital Healthcare PT Bio Farma (Persero) Soleh Ayubi menyebut proses pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bukan perkara mudah. Pasalnya, proses ini akan melibatkan banyak pihak, apalagi melihat alur waktu dan jumlah yang akan divaksinasi sangat besar.

Untuk itu pemerintah memanfaatkan teknologi untuk mengotomatisasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 ini. Tujuan penggunaan teknologi ini adalah menghindari kesalahan serta mempercepat proses.

“Proses-proses yang sebelumnya lama seperti, proses pendaftaran dan verifikasi, bisa dilakukan secara cepat. Dan yang terakhir kita berupaya menjaga kualitas, baik itu kualitas vaksinnya maupun kualitas pelayanan”, ujar Soleh Ayubi.

Seluruh data penerima vaksin Covif-19 prioritas kini sedang dalam tahap pencocokan dan pengintegrasian antar kementerian dan lembaga terkait. Soleh mengatakan sedang mengintegrasikan data dari berbagai sumber seperti, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, TNI, dan Polri.

Sistem ini akan bisa memberikan data baik untuk program vaksin Covid-19 pemerintah maupun program mandiri. "Apabila sudah terdaftar dalam satu sistem, nanti tidak bisa terduplikasi atau terdaftar dalam sistem lainnya, sehingga mengurangi kemungkinan duplikasi dan memberikan vaksin lebih tepat sasaran," ujar Direktur Digital Bisnis PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Fajrin Rasyid.

Sistem satu data ini telah disimulasikan sebanyak dua kali di tempat terpisah. Simulasi pertama dilaksanakan di Puskesmas Tanah Sereal, Kota Bogor pada Rabu, 18 November 2020 dan dihadiri Presiden Jokowi. Simulasi kedua dilakukan di Puskesmas Cikarang, Bekasi pada Kamis, 19 November 2020 dan dihadiri Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Baca juga: Erick Thohir Ajak Warga yang Mampu untuk Bayar Vaksin Covid-19

CAESAR AKBAR