TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disusun untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19.

"Oleh karena itu APBN akan mengalami tekanan," kata dia dalam konferensi pers virtual, Selasa, 24 November 2020.

Defisit APBN hingga 31 Agustus 2020 telah mencapai Rp 500,5 triliun atau 3,05 persen dari Produk Domestik Bruto atau PDB. Pendapatan negara hingga akhir Agustus baru mencapai Rp 1034,1 triliun atau 60,8 persen dari target pemerintah di Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020. Realisasi pendapatan tersebut turun 13,1 persen dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 1.190 triliun.

Dia menuturkan APBN memberikan dukungan luar biasa terhadap penanganan pandemi mulai dari testing, tracing, dan treatment Covid-19. APBN juga memberikan dukungan kepada tenaga kesehatan di garis depan. Para tenaga kesehatan diberikan tambahan intensif.

APBN, kata dia, juga memberikan dukungan kepada masyarakat yang menghadapi secara langsung Covid-19 ini. Banyak sektor-sektor usaha harus tutup atau buka hanya boleh menerima seperempat kapasitas dari sebelumnya. Hal itu membuat penerimanya tidak banyak, sedangkan biaya meningkat.

"Dunia usaha mengalami beban yang luar biasa, masyarakat mengalami beban yang luar biasa," kata dia.
<!--more-->
Dia juga mengatakan lebih dari 37 juta keluarga mendapatkan bantuan langsung, baik tunai atau sembako. Lebih dari 35 juta keluarga juga dibantu dari sisi tagihan listriknya, ada yang 100 persen dan ada yang 50 persen dibantu negara.

Lebih dari 20 juta pegawai pekerja yang pendapatannya di bawah 5 juta, kata dia, juga mendapatkan bantuan tunai dari pemerintah termasuk para guru honorer. Pemerintah juga memberikan bantuan biaya internet kepada lebih dari 50 juta, maupun para siswa di sekolah, pesantren, madrasah dan sekolah keagamaan lain. Para mahasiswa juga dibantu untuk membayar internetnya, begitu juga para guru dan dosen.

Selain itu, kata Sri Mulyani, pemerintah juga memberikan bantuan presiden produktif lebih kepada lebih dari 20 juta UMKM. "Mereka yang masih meminjam di lembaga keuangan diberikan relaksasi untuk tidak membayar cicilan, bunganya dibayar pemerintah. Daerah-daerah diberikan bantuan untuk memulihkan ekonomi," ujar dia.

HENDARTYO HANGGI