4 Temuan Peneliti IPB Soal Proyek Taman Nasional Komodo

Senin, 23 November 2020 12:40 WIB

Kadal raksasa komodo di Taman Nasional Komodo. Dok. Kemenparekraf

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah peneliti di Institut Pertanian Bogor (IPB) University meneliti di Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak beberapa tahun terakhir. Ada sejumlah temuan dan kesimpulan dalam penelitian ini.

Temuan Pertama
Perilaku komodo dapat berubah bila terjadi interaksi yang terlalu tinggi dengan wisatawan. "Jadi menurut kami interaksi ini harus dikurangi," kata Mirza Kusrini, pengajar di Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi Lingkungan DPR di Jakarta, Senin, 23 November 2020.

Rapat ini digelar DPR untuk membahas pembangunan sarana dan prasarana wisata alam Loh Buaya di Pulau Rinca, NTT. Rapat digelar di tengah polemik karena proyek ini dianggap hanya akan mengganggu habitat asli dari Komodo.

Temuan Kedua
Meski demikian, para peneliti IPB menyimpulkan kondisi populasi dan habitat komodo di dalam Taman Nasional Komodo masih dalam kondisi yang terjaga. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (klhk) juga menyampaikan hal serupa beberapa waktu lalu.

Mereka mencatat ada sebanyak 3.022 ekor komodo pada 2019, bertambah 125 ekor dibandingkan 2018 yang hanya 2.897 ekor. Khusus di Loh Buaya, jumlahnya ada 66 ekor.

Temuan Ketiga
Para peneliti IPB mencatat masih ada ancaman terhadap keberadaan komodo. Pertama dari kemungkinan masuknya spesies seperti kodok buduk. Kedua, dari persepsi terhadap konservasi yang rendah dari masyarakat yang tinggal berdampingan dengan habitat komodo.

Temuan Keempat
Peneliti IPB juga mencatat bahwa komodo tidak hanya berada di dalam taman nasional, tapi juga di luarnya. Tapi selama ini, hanya komodo yang berada di area taman nasional yang lebih banyak diperhatikan. "Yang di luar, mereka ga terlalu diperhatikan," kata dia.

FAJAR PEBRIANTO

Baca juga: Kepala Balai Taman Nasional Komodo: Tidak Ada Pembangunan 'Jurassic Park'

Berita terkait

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

5 jam lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

10 jam lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

Jumlah Penerima LPDP 2024 Capai 39.040 Orang, IPB Masuk 4 Besar Pilihan Terbanyak

1 hari lalu

Jumlah Penerima LPDP 2024 Capai 39.040 Orang, IPB Masuk 4 Besar Pilihan Terbanyak

Selain IPB, ada beberapa kampus favorit di dalam negeri maupun luar negeri tujuan beasiswa LPDP tahun lalu yang bisa dijadikan referensi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

3 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

3 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

3 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

4 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

4 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

4 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

4 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya