TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut pemerintah sedang mengkaji skema intervensi untuk mengatasi persoalan bakclog atau kekurangan pasokan rumah. Salah satunya, Ia berharap ada program padat karya untuk pembangunan rumah, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (BPR) atau rumah murah.

"Agar memberikan pekerjaan dan manfaat langsung kepada masyarakat," kata Ma'ruf dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, 21 November 2020.

Selain itu, Ia menyebut pemerintah juga sedang mengkaji skema subsidi yang lebih tepat. Tapi, Ma'ruf belum menjelaskan detail bentuk subsidi yang akan diberikan.

Dalam keterangan ini, Ma'ruf juga menyebut backlog rumah saat ini masih cukup besar, mencapai 11,04 juta unit. "Dengan demikian, pembangunan perumahan menjadi semakin mendesak untuk dipercepat pelaksanaannya," kata dia.

Sementara pada 28 September 2020, sebenarnya sudah berlaku Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 138/PMK.05/Tahun 2020. Lewat beleid ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani memperluas cakupan debitur penerima subsidi bunga debitur KPR sampai dengan tipe 70.

<!--more-->

Adapun sejauh ini, kata Ma'ruf, pemerintah sduah menyediakan sejumlah skema bantuan untuk pembiayaan rumah murah bagi MBR. Bantuan tersebut seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).

Lalu ada juga Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), bantuan lewat alokasi belanja kementerian atau lembag, hingga skema yang terbaru yaitu Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Baca: Bank Indonesia: Harga Properti Residensial Tumbuh Terbatas pada Triwulan III

FAJAR PEBRIANTO