TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bidang Kajian dan Pengembangan Perbanas Aviliani menyarankan agar pemerintah tidak menurunkan anggaran bantuan langsung tunai atau BLT pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021. Sebab, hal tersebut akan memengaruhi sisi permintaan di dalam negeri.

"Menurut saya seharusnya itu tidak diturunkan karena ekonomi mulai membaik, kalau diturunkan bisa turun lagi. Jadi menurut saya yang harus dipikirkan lagi adalah BLT sebaiknya jangan diturunkan dulu," ujar Aviliani dalam webinar, Jumat, 20 November 2020.

Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik tidak otomatis menyerap tenaga kerja secara langsung. Belum lagi, Aviliani melihat belanja pemerintah biasanya baru mulai bulan Maret. Karena itu, ia berujar guyuran dana dari APBN dan APBD harus mulai dipersiapkan dari Januari 2021.

"Karena akhir tahun ini kemungkinan hanya 70 sampai 80 persen, enggak sampai 100 persen belanjanya. Jadi menurut saya motor penggerak dari pemerintah harus duluan," tutur Aviliani.

Di samping itu, guna mendorong sisi permintaan juga Aviliani menyarankan pemerintah harus langsung tancap gas menggulirkan proyek-proyek infrastruktur, sesuai yang telah dianggarkan di APBN 2021. Sebab, proyek tersebut akan memiliki efek pengganda yang besar.

"Misalnya proyek jalan tol, pemerintah bisa memberi jaminan atau membiayai dulu baru memberikannya ke swasta. Jadi harus ada PPP atau jaminan agar ada efek pengganda," ujar Aviliani.

<!--more-->

Pemerintah juga, tutur dia, harus realisasikan membeli barang di dalam negeri. Bahkan, kalau perlu, ujar Aviliani, pemerintah bisa memberi insentif pada barang-barang agar orang mau membeli dan ada efek pengganda. "Jadi sekarang harus bicara efek pengganda bukan APBN saja."

Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan pemerintah memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh di kisaran 4,5 sampai 5,5 persen. Proyeksi itu selaras dengan prediksi sejumlah lebaga internasional yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5 persen di 2021.

Untuk mencapai proyeksi tersebut, pemerintah mengasumsikan bahwa Covid-19 sudah mulai terkendali pada 2021 dengan adanya vaksin. Misalnya, dengan ada vaksinasi terbatas di akhir Desember 2020 atau Januari tahun depan.

"Tanpa ada vaksin yang bisa mendatangkan rasa aman bagi semuanya, program ekonomi apa pun pasti akan banyak keterbatasan. Jadi vaksin ini jadi game changer-nya," ujar Soesiwijono.

Namun demikian, setelah terkendalinya pandemi pun, Soesiwijono berujar Indonesia masih harus bersaing dengan negara lain untuk menarik investasi ke Tanah Air. Para pemodal akan melihat keuntungan yang ditawarkan apabila relokasi ke Indonesia. Untuk itu, pemerintah sudah menerbitkan Undang-undang Cipta Kerja.

"Kami ingin memanfaatkan momentum ini, sehingga UU Cipta Kerja aturan turunannya harus siap di awal Februari," ujar Susiwijono. "Sehingga investor bisa punya gambaran, baik investor asing atau dalam negeri, dan memiliki ekspektasi dari kebijakan pemerintah."

Baca: Marak Beredar Formulir Online Pendaftaran BLT UMKM, Kemenkop: Waspada Hoaks