TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Kamar Dagang dan Industri alias Kadin Indonesia untuk memberikan pendampingan kepada dua juta petani swadaya pada 2023. "Saya menunggu komitmen (pendampingan) dua juta petani swadaya di 2023, saya yakin Kadin mampu," ujar dia dalam webinar, Rabu, 18 November 2020.

Jokowi mengatakan pada mulanya telah meminta Kadin untuk memberikan pendampingan kepada satu juta petani swadaya guna memperkuat inisiatif kolaborasi di sektor pangan. Namun, ia mendengar bahwa permintaanya itu sudah dilakukan pada awal 2020. Sehingga, ia meningkatkan target itu untuk 2023.

Dia berharap model bisnis kolaboratif yang inklusif bisa mendongkrak sektor pangan sebagai sektor ekonomi baru untuk membuka lebih banyak lapangan kerja guna mendukung kesejahteraan masyarakat.

Jokowi berujar saat ini banyak negara di dunia yang menyatakan pentingnya pengembangan sektor pangan. Bukan hanya untuk merespons krisis pangan akibat pandemi, namun juga meningkatnya kebutuhan pangan sejalan dengan melonjaknya populasi penduduk di seluruh dunia.

<!--more-->

Situasi ini, menurut dia, membuka peluang yang menjanjikan bagi sektor pangan. "Kebutuhan sangat besar, pasar sangat besar, dan akan terus tumbuh," tutur Jokowi.

Namun demikian, pengembangan sektor pangan membutuhkan cara baru yang inovatif, meningkatkan efisiensi proses produksi, serta meningkatkan pangan berkualitas dengan harga terjangkau yang memperbaiki daya dukung lingkungan dan menyejahterakan petani.

"Kita harus melompat dengan cara baru dengan skala produksi besar dengan peran sentral korporasi petani dengan mengedepankan nilai tambah pada tahap on farm maupun off farm dan berbasis teknologi modern yang lebih efisien dan produktif dan memberikan kesejahteraan lebih baik kepada petani dan sektor pendukungnya," ujar Jokowi.

Karena itu, Jokowi mendukung inisiatif kolaboratif yang melibatkan petani, koperasi, perbankan, serta para off taker. Ia meminta inisiatif kolaborasi seperti hortikultura di Garut dan industri minyak sawit di berbagai daerah perlu terus diperbarui, sehingga produktivitas dan nilainya meningkat. "Ini perlu direplikasi dan di-copy ke daerah lain."

Baca: Selain Zuhairi Misrawi, Berikut Daftar Pendukung Jokowi di Komisaris BUMN