TEMPO.CO, Jakarta – Wacana pembentukan gabungan usaha alias holding badan usaha milik negara (BUMN) di sektor pangan kembali bergaung. Sekretaris Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perindo), Boyke Andreas, membenarkan entitasnya menjadi salah satu calon anggota yang sedang bersiap melebur ke dalam holding tersebut.

“Kalau sesuai arahan Kementerian BUMN, memang diupayakan terbentuk akhir tahun ini,” ujarnya kepada Tempo, Ahad 15 November 2020.

Dalam diskusi grup (FGD) Konsolidasi BUMN Pangan yang diadakan di Jakarta pada Kamis lalu, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI direncanakan sebagai induk holding tersebut. Selain Perum Perindo, holding akan dianggotai PT Berdikari (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero), PT Pertani (Persero), PT Garam (Persero), PT Perikanan Nusantara (Persero) atau Perinus, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), serta PT Bhanda Ghara Reksa (Persero).

Dari pembahasan terakhir, menurut Boyke, peleburan ditargetkan untuk menjaga stabilitas harga dan stok berbagai komoditas penting, seperti beras, daging, dan ikan.

Tanpa membeberkan urutan pembentukan holding secara lengkap, dia mengatakan terdapat tahap merger entitas, salah satunya antara Perindo dan Perinus. Hasilnya, Perindo menjadi entitas survivor atau yang menerima penggabungan, kemudian diproses menjadi anak usaha Rajawali Nusantara.

“Kami mewakili klaster perikanan,” tuturnya. “Menyuplai ikan segar maupun olahan.”

Dalam diskusi daring beberapa waktu lalu, Direktur Pengembangan dan Pengendalian Usaha RNI, Febriyanto, sudah membenarkan penunjukannya perusahaannya sebagai poros holding. Saat ini RNI tercatat memiliki 11 anak usaha yang membidangi agroindustri, alat kesehatan, serta perdagangan yang didukung 48 cabang distribusi di seluruh Indonesia.

<!--more-->

“Mudah-mudahan pada akhir tahun ini paling lambat sudah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham dan pemerintah untuk menjadi holding BUMN pangan,” katanya.

Dari aspek rantai produksi, kata dia, gabungan usaha pelat merah ini akan menjadi penyedia komoditas strategis. “Kami off taker dari teman-teman yang selama ini berperan dalam mata rantai penyediaan pangan, seperti petani plasma, nelayan, koperasi, badan usaha milik desa dan sebagainya.”

Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Fadjar Sumping Tjatur Rasa, mengatakan peternakan merupakan salah satu sektor yang harus dijangkau BUMN. Program pembibitan sapi, dia mencontohkan, sulit berkembang lantaran digarap oleh peternak rakyat. “Karena investasinya harus jangka panjang,” ujarnya.

Hingga berita ini ditulis, Tempo belum berhasil menghubungi perwakilan Kementerian BUMN terkait rencana realisasi holding pangan, baik melalui pesan pendek maupun panggilan telepon.

Dalam keterangan tertulis, akhir pekan lalu, Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin, menyebut holding pangan akan mendukung pemerataan produksi perikanan, termasuk ekspansi areal penangkapan. Fasilitas perikanan yang masih terkonsentrasi di kawasan barat Indonesia pun bisa diperluas. “Meningkatkan produksi di wilayah timur," katanya.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance, Rusli Abdullah, justru meminta holding BUMN pangan tak mengusik rantai pasok komoditas yang banyak dipegang swasta, seperti beras.

“Seharusnya bermain di komoditas yang masih sepi, seperti jagung atau sagu, kan bisa menjadi alternatif produk karbohidrat selain beras,” ucapnya. Holding pun didesak menjadi penyedia subtitusi komoditas yang sarat impor, seperti gula.

Baca: Kontrak Baru Adhi Karya Naik 20,8 Persen pada Oktober 2020

YOHANES PASKALIS | ANTARA