TEMPO.CO, JAYAPURA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan kebijakan untuk pengangkatan 20 ribu tenaga honorer di Provinsi Papua masih terus berproses dilakukan pemerintah.
Wakil Ketua Kepala BKN Pusat Supranawa Yusuf mengakui saat ini BKN tengah menunggu hasil perhitungan kebutuhan pegawai di 29 kabupaten dan kota termasuk di Provinsi Papua.
"Untuk pengangkatan tenaga honor masih dalam proses dan kita masih tunggu hasil perhitungan kebutuhan pegawai dari daerah di kabupaten dan kota Papua," ungkapnya, Sabtu 7 November 2929.
Menurut Supranawa, pemerintah pusat telah mendengarkan aspirasi dari daerah dan sudah juga dibahas di Kemenpan RB dan BKN.
"Nah kita tinggal tunggu saja surat resmi dari Papua ke Menpan, lalu dari Menpan tinggal memerintahkan ke BKN," ungkapnya.
Supranawa tak bisa mengestimasi lama waktu yang dibutuhkan untuk mengangkat 20 ribu tenaga honorer di Papua.
<!--more-->
Sebab pengangkatan tenaga honorer tersebut, lanjutnya, bakal disesuaikan dengan kebutuhan di setiap kabupaten, kota maupun provinsi.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal dalam satu kesempatan meminta BKN untuk dapat mendorong pengangkatan 20 ribu tenaga honorer di Bumi Cenderawasih.
Ia pun berharap Kepala BKN Kantor Regional IX Jayapura yang baru dilantik agar bisa ikut mendorong serta memperjuangkan aspirasi itu.
"Saat ini ada banyak sekali anak-anak putra asli Papua yang menjadi tenaga honorer tapi belum dapat diangkat menjadi pegawai,"ujarnya seperti dilaporkan laman Pemprov Papua.
Wagub Klemen Tinal berharap, BKN bisa ikut memperjuangkan aspirasi ini supaya ada kesempatan bagi anak-anak Papua untuk berkarir sebagai pegawai negeri.
