TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) alias PLN mempergunakan dana Penyertaan Modal Negara untuk pengembangan energi terbarukan di Tanah Air.

"Saat ini menurut saya PMN perlu lebih difokuskan untuk mendukung energi terbarukan," ujar Sri Mulyani dalam konferensi video, Senin, 2 November 2020.

Ia memahami bahwa perseroan juga saat ini memiliki tugas untuk mencapai rasio elektrifikasi hingga seratus persen. Namun, dia ingin perusahaan setrum pelat merah tidak hanya fokus dalam mengejar penyediaan listrik, namun juga berkomitmen mencapai targetbauran energi yang sudah direncanakan.

"Menurut saya suntikan modal PMN ke depan harus lebih berdedikasi untuk mengembangkan energi terbarukan," kata Sri Mulyani. Ia pun mengingatkan PLN agar dapat menggunakan uang pemerintah untuk tujuan masa depan.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah berkomitmen untuk mengurangi karbondioksida dengan berbagai kebijakan. Misalnya melalui penggunaan energi baru terbarukan, yang direncanakan mencapai 23 persen atau 45 gigawatt dalam Bauran Energi Nasional 2020.

<!--more-->

Namun demikian, pada 2019, jumlah energi terbarukan dalam bauran energi baru mencapai 9,15 persen. Sementara, dari total pelistrikan, peran energi terbarukan baru 11 persen di 2019.

"Jadi ini tantangan besar bagi kita untuk bisa mencapai bahkan 23 persen bauran energi terbarukan dalam energi nasional kita. Indonesia bukannya kekurangan potensi. Kita memiliki potensi energi terbarukan sebesar 442 gigawatt, namun saat ini kami hanya menggunakan 10,4 gigawatt atau 2,4 persen," ujar dia.

Sebelumnya, PLN bakal memperoleh penyertaan modal negara atau PMN sebesar Rp 5 triliun untuk tahun anggaran 2021. Rencana itu tertuang dalam Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021.

Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan modal dari pemerintah akan difokuskan untuk membiayai pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan daerah. Ia menyebut ada tiga program yang akan dilaksanakan.

“Rinciannya akan dipakai untuk distribusi Rp 2 triliun, transmisi Rp 2 triliun, dan listrik desa Rp 1 triliun sehingga totalnya RP 5 triliun,” ujar Zulkifli dalam rapat dengar pendapat di Komisi VI DPR, Rabu, 9 September 2020.

<!--more-->

Menurut Zulkifli, penambahan PLN Rp 5 triliun akan mengurangi pendanaan yang harus dicari atau gap funding serta memperbaiki distributed energy resources (DER) atau sumber daya energi yang didistribusikan untuk tahun-tahun selanjutnya. Bagi perseroan, modal ini juga berguna untuk meningkatkan kemampuan pendanaan infrastruktur.

Adapun PLN berturut-turut telah memperoleh modal pemerintah sejak 2015. Pada 2015, PLN memperoleh PMN sebesar Rp 5 triliun dengan total realisasi 100 persen. Kemudian pada 2016, PLN mendapatkan Rp 23,56 triliun yang saat ini juga sudah terselesaikan 100 persen.

Pada 2019, PLN memperoleh Rp 6,5 triliun dengan estimasi realisasi pada Juli 2020 sebesar 79 persen. Selanjutnya pada 2020, PLN memperoleh PMN Rp 5 triliun dengan estimasi realisasi pada Juli 2020 sebesar 38 persen.

Baca: Sri Mulyani Jelaskan Risiko Besar yang Dihadapi Dunia Selain Pandemi Covid-19

CAESAR AKBAR