Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi Wamenkeu Suahasil Nazara mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 26 Agustus 2020. Dalam raker tersebut, Sri Mulyani dan Komisi Xi membahas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada APBN 2019. TEMPO/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pengiriman vaksin Covid-19 dari pusat ke daerah menjadi tantangan bagi pemerintah, baik dari sisi mekanisme pendistribusiannya maupun anggarannya. Musababnya, vaksin harus terjaga di suhu minus atau di bawah suhu nol derajat Celsius.
“Untuk Indonesia, ini suatu tantang dari sisi distribusi logistik. Maka sudah pembahasan insentif, bagaimana distribusi vaksin ke seluruh Indonesia, karena tentu tidak mudah dan tidak murah,” ujar dia dalam acara Capital Market Summit and Expo yang ditayangkan secara virtual pada Senin, 19 Oktober 2020.
Tantangan lain, kata dia, adalah adanya ketidakpastian dari sisi harga. Maka itu, Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah memiliki cadangan bagi anggaran pengadaan vaksin dalam APBN.
Mekanisme pengadaan vaksin yang dinamis pun telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020. Karena sifat anggarannya dimungkinkan fleksibel, Sri Mulyani mengatakan dalam penyusunan beleid tersebut, pemerintah melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Kejaksaan, dan pihak-pihak lainnya.
Ia menjamin penggunaan anggaran bagi pengadaan vaksin yang serba tidak pasti dari sisi harga hingga distribusinya tetap transparan. “Pemerintah bertahap akan menjelaskan soal vaksin, sumbernya dari mana, biayanya berapa, dan bagaimana pembagiannya, siapa yang akan bayar dan digratiskan. Itu semua yang akan jadi fokus pemerintah,” kata Sri Mulyani. <!--more--> Ihwal imunisasi vaksin, dia memastikan pemerintah sedang merembuk kelompok-kelompok yang menjadi prioritas. Program imunisasi rencananya dilaksanakan pada tahun depan hingga 2022.
Pemerintah telah bekerja sama dengan sejumlah negara untuk mencukupi kebutuhan vaksin Covid-19 bagi masyarakat di Indonesia. Belakangan, kerja sama dilakukan dengan Cina, Inggris, dan Uni Emirat Arab melalui perusahaan farmasi yang memproduksi vaksin.
Indonesia juga akan memperoleh vaksin Covax. Covax adalah program PBB yang dibentuk dan dipimpin oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Koalisi untuk Inovasi Tanggap Epidemi (CEPI), dan Alianasi Vaksin Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI). Covax mematok target mendistribusikan 2 miliar dosis vaksin ke seluruh dunia dengan prioritas negara-negara miskin hingga akhir tahun depan.
