Wamenlu Jawab Kekhawatiran Investor Asing Soal UU Cipta Kerja

Reporter

Bisnis.com

Senin, 19 Oktober 2020 08:02 WIB

Mahendra Siregar. youtube.com

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar memastikan bahwa para investor jangka panjang yang sempat menyuarakan kekhawatirannya terkait kehadiran omnibus law, UU Cipta Kerja bakal tetap melanjutkan investasinya di Indonesia.

"Mereka akan melanjutkan investasinya di Indonesia," kata Wakil Menlu Mahendra Siregar kepada Bisnis, Minggu, 18 Oktober 2020.

Sebelumnya, sebuah surat yang dilayangkan salah satu investor besar asal Jepang di Indonesia beredar di kalangan awak media. Surat tampak dirilis pada 15 Oktober 2020.

S
urat itu merespons jawaban pemerintah, dalam hal ini Wamenlu Mahendra Siregar yang telah memberikan jawaban atas sejumlah pertanyaan investor jangka panjang soal kehadiran Omnibus Law.

Kehadiran rancangan omnibus law menimbulkan kekhawatiran bagi para investor jangka panjang di Indonesia. Kekhawatiran itu termaktub dalam surat tersebut.

Mahendra memberikan penjelasan terkait surat yang dituliskan salah satu investor terkait kehadiran rancangan omnibus law yang ditujukan kepadanya.
<!--more-->
Menurutnya, surat itu merupakan tanggapan salah satu dari 36 investor atas jawaban pemerintah soal omnibus law. Sebelumnya, jelas dia, para investor tersebut telah mengajukan sejumlah pertanyaan terkait kehadiran regulasi itu.

Dia pun mengapresiasi dialog yang baik antara pelaku usaha dengan pemerintah tersebut.

"Kami senang para investor dan mitra bisnis Indonesia itu terbuka menerima penjelasan Pemerintah dan lakukan dialog dengan stakeholders terkait sehingga orientasi dan konteks pemahaman mereka atas UU CK [UU Cipta Kerja] lebih jelas dan menyeluruh," katanya.

Wamenlu pun menegaskan bakal terus memberikan penjelasan kepada para pelaku usaha, termasuk investor asing, terkait regulasi tersebut.

"Pasti [memberi penjelasan ke investor], dan akan terus dilakukan untuk implementasinya juga," kata Mahendra.

BISNIS

Baca juga: Bank Dunia Pernah Soroti Dampak Omnibus Law ke Lingkungan dan Hak Tenaga Kerja

Berita terkait

Hadiri WEF, Airlangga Beberkan Tantangan RI Ciptakan Lapangan Kerja

8 jam lalu

Hadiri WEF, Airlangga Beberkan Tantangan RI Ciptakan Lapangan Kerja

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bicara besarnya tantangan Indonesia di bidang tenaga kerja, khususnya dalam hal penciptaan lapangan kerja.

Baca Selengkapnya

Polemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga

31 hari lalu

Polemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah memutihkan lahan sawit ilegal di kawasan hutan.

Baca Selengkapnya

365 Perusahaan Ajukan Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan

31 hari lalu

365 Perusahaan Ajukan Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan

Ratusan perusahaan pemilik lahan sawit ilegal di kawasan hutan mengajukan pemutihan.

Baca Selengkapnya

Aksi Sejagad Matinya Demokrasi Era Jokowi di Yogyakarta: Pemilu Terburuk Sepanjang Sejarah Indonesia

44 hari lalu

Aksi Sejagad Matinya Demokrasi Era Jokowi di Yogyakarta: Pemilu Terburuk Sepanjang Sejarah Indonesia

Aksi Sejagad: 30 Hari Matinya Demokrasi di Era Kepemimpinan Jokowi di Yogyakarta sebut Pemilu 2024 sebagai pemilu terburuk sepanjang sejarah Indonesia

Baca Selengkapnya

November Lalu Jokowi Sebut Tak Ada Investor Asing di IKN, Sekarang Mereka Antre

58 hari lalu

November Lalu Jokowi Sebut Tak Ada Investor Asing di IKN, Sekarang Mereka Antre

Presiden Jokowi kembali mengatakan banyak investor yang mau masuk ke Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.

Baca Selengkapnya

Sidang Penghinaan Jokowi, Gugatan David Tobing Diangggap Hanya untuk Mengganggu Rocky Gerung

28 Februari 2024

Sidang Penghinaan Jokowi, Gugatan David Tobing Diangggap Hanya untuk Mengganggu Rocky Gerung

Kritik Rocky Gerung terhadap kebijakan UU Omnibus Law dianggap oleh David Tobing sebagai penghinaan terhadap Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Pembahasan RPP Mangrove, Walhi: Acuannya Bukan UU LH, tapi Cipta Kerja

20 Februari 2024

Pembahasan RPP Mangrove, Walhi: Acuannya Bukan UU LH, tapi Cipta Kerja

Berikut ini 6 catatan miring Walhi atas RPP Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove yang telah disusun KLHK.

Baca Selengkapnya

Kepala OIKN: Banyak Investor Asing Tanya Kelanjutan Pembangunan IKN Usai Pemilu

17 Februari 2024

Kepala OIKN: Banyak Investor Asing Tanya Kelanjutan Pembangunan IKN Usai Pemilu

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN Bambang Susantono mengatakan banyak investor asing menanyakan kelanjutan proyek IKN usai Pemilu.

Baca Selengkapnya

Aksi Gejayan Memanggil, Ketua BEM UGM: Kemarahan Rakyat karena Demokrasi untuk Oligarki

13 Februari 2024

Aksi Gejayan Memanggil, Ketua BEM UGM: Kemarahan Rakyat karena Demokrasi untuk Oligarki

Tanggapan Ketua BEM UGM terhadap aksi Gejayan Memanggil bersama masyarakat ajak nyalakan alarm untuk demokrasi.

Baca Selengkapnya

Berjilid-jilid Aksi Gejayan Memanggil, Terakhir Kritisi Pemerintahan Jokowi dan Kemunduran Demokrasi

13 Februari 2024

Berjilid-jilid Aksi Gejayan Memanggil, Terakhir Kritisi Pemerintahan Jokowi dan Kemunduran Demokrasi

Sebelum Aksi Gejayan Memanggil di pertigaan Gejayan, Yogyakarta pada Senin 12 Februari 2024 telah berjilid-jilid aksi mahasiswa, pelajar, dan jurnalis

Baca Selengkapnya