TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tengah berupaya meningkatkan utilisasi operasional kereta layang ringan atau LRT Palembang untuk mendongkrak tingkat keterisian atau okupansi penumpang. Salah satu caranya dengan pengelola LRT yang bakal menjual tiket murah bagi pegawai negeri sipil atau PNS.

“Makanya kita melakukan kegiatan yang memberikan suatu pemberian khusus kepada PNS. Kita untuk berikan sebulan (tiket) murah Rp 100 ribu pakai sepuasnya,” ujar Budi Karya dalam webinar bersama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Senin, 12 Oktober 2020.

Budi Karya mengaku telah berkomunikasi dengan gubernur dan wali kota setempat untuk merealisasikan pemberian subsidi tiket LRT bagi aparatur negara. Menurut mantan bos PT Angkasa Pura II (Persero) itu, operasional LRT harus tetap berjalan meski di tengah pandemi Covid-19.

Sejak dibangun untuk pergelaran Asian Games, minat pengguna LRT Palembang diakui masih minim. Pemerintah pun menyiapkan subsidi untuk menopang penjualan tiket dan pengoperasian aset.

Pada 2018, Kementerian Perhubungan menyiapkan anggaran sekitar Rp 123 miliar untuk menopang penjualan tiket dan pengelolaan aset LRT sepanjang 2019. Sedangkan pada 2019, pemerintah menyiapkan subsidi sebesar Rp 180 miliar untuk pengoperasian LRT selama 2020.

<!--more-->

Meski jumlah subsidi terus bertambah, pemerintah berharap bantuan ini akan berkurang pada 2022 menjadi Rp 89 miliar seiring dengan peningkatan jumlah penumpang. Budi Karya mengungkapkan, pemerintah setempat terus mengajak masyarakat beralih moda dari angkutan pribadi ke angkutan massal.

Di samping itu, untuk memudahkan penggunaan LRT, Budi Karya memastikan pihaknya telah mengintegrasikan angkutan kereta dengan angkutan multi-moda. Kementerian Perhubungan bahkan telah memberikan bantuan angkutan bus by the service sejak tahun lalu. Upaya tersebut sekaligus untuk mendorong Palembang menjadi kota ramah lingkungan.

“Kai berupaya mengurangi emisi, meningkatkan kualitas udara agar lebih baik, meningkatkan keselamatan masyarakat, menurunkan indeks kebisingan, serta meningkat keuntungan dari sisi ekonomi dengan udara yang lebih bersih,” kata Budi Karya.

Adapun Direktur Komite Penghapusan Bensin Bertimbal atau KPBB Ahmad Safrudin mengatakan pemerintah semestinya mengambil langkah berani untuk meningkatkan okupansi LRT di Palembang. Salah satunya dengan menetapkan kebijakan jalan berbayar di sekitar lintasan LRT. “Jalan berbayar ini adalah yang dilalui kendaraan darat, bukan berarti jalan tol,” ucapnya.

Baca:Percepat Pembangunan LRT Jabodebek, KAI Gelontorkan Rp 4,2 T