Awasi Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional, Kemensos Gandeng Kejaksaan Agung

Reporter

Bisnis.com

Editor

Rahma Tri

Rabu, 30 September 2020 18:55 WIB

Menteri Sosial Juliari P. Batubara saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 23 September 2020. Dalam rapat ini, Komisi VIII DPR menyetujui anggaran Kementerian Sosial pada 2021 sebesar Rp 92 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis

Advertising
Advertising

Per akhir September ini, pemerintah telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 304,66 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Angka ini setara dengan 43,8 persen dari total pagu anggaran senilai Rp 695,2 triliun dalam APBN 2020.

“Kalau dilihat program PEN sudah mengalami akselerasi yang signifikan selama bulan Agustus dan September 2020,” tutur Wakil Menteri Keuangan Suahazil Nazara dalam konferensi pers yang digelar virtual, Rabu, 30 September 2020.

Anggaran PEN yang diserap untuk klaster kesehatan tercatat mencapai Rp 21,79 triliun. Kemudian untuk perlindungan sosial Rp 150,86 triliun; sektoral kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah Rp 25,3 triliun; insentif usaha Rp 27,61 triliun; dan dukungan UMKM Rp 79,06 triliun.

Dihitung dari Juni 2020 hingga 28 September, penyerapan dana Pemulihan Ekonomi Nasional ini meningkat 35,2 persen. Pada Juni 2020, anggaran PEN terserap Rp 124,62 triliun. Kemudian pada Juli naik menjadi Rp 147,67 triliun; dan Agustus mencapai Rp 211,6 triliun.

BISNIS | FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Baca juga: Per September, Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Terserap Rp 304,62 T

Berita terkait

Reaksi Penegak Hukum Soal Larangan Penyiaran Jurnalisme Investigasi dalam Draf RUU Penyiaran

10 jam lalu

Reaksi Penegak Hukum Soal Larangan Penyiaran Jurnalisme Investigasi dalam Draf RUU Penyiaran

Kejaksaan Agung mengatakan jurnalisme investigasi membantu pengungkapan kasus hukum.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tambah Anggaran Perbaikan Jalan untuk Tahun Ini, Total jadi Rp 15 Triliun

22 jam lalu

Jokowi Tambah Anggaran Perbaikan Jalan untuk Tahun Ini, Total jadi Rp 15 Triliun

Jokowi meyakini pembangunan infrastruktur pada gilirannya akan mempengaruhi perekonomian lokal secara signifikan.

Baca Selengkapnya

Eksepsi Eks Hakim Agung Gazalba Saleh: Penuntut Umum KPK Tak Berwenang Menuntut Perkara TPPU

1 hari lalu

Eksepsi Eks Hakim Agung Gazalba Saleh: Penuntut Umum KPK Tak Berwenang Menuntut Perkara TPPU

Bekas Hakim Agung Gazalba Saleh keberatan mengenai kedudukan penuntut umum KPK yang tidak berwenang menuntut dalam perkara TPPU.

Baca Selengkapnya

Polemik Draf RUU Penyiaran, Kejaksaan Agung dan KPK Sebut Jurnalisme Investigasi Bantu Penegakan Hukum

1 hari lalu

Polemik Draf RUU Penyiaran, Kejaksaan Agung dan KPK Sebut Jurnalisme Investigasi Bantu Penegakan Hukum

Kapuspenkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana merespons soal RUU Penyiaran yang bakal melarang tayangan jurnalisme investigasi.

Baca Selengkapnya

Dilaporkan ke Kejaksaan Agung Atas Dugaan Penggelapan 9 Mobil Mewah, Ini Penjelasan Bea Cukai

3 hari lalu

Dilaporkan ke Kejaksaan Agung Atas Dugaan Penggelapan 9 Mobil Mewah, Ini Penjelasan Bea Cukai

Yustinus mengatakan, Dirjen Bea Cukai sudah menjelaskan masalah importasi 9 mobil mewah itu kepada kuasa hukum pengusaha Malaysia.

Baca Selengkapnya

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal, Sempat Dirawat Dua Bulan di RSCM

3 hari lalu

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal, Sempat Dirawat Dua Bulan di RSCM

Almarhum Fadil Zumhana akan dimakamkan pada hari ini di TPU Poncol-Bekasi.

Baca Selengkapnya

Wacana KemenPPPA-Kemensos Digabung, Khofifah Khawatir Tumpang Tindih

3 hari lalu

Wacana KemenPPPA-Kemensos Digabung, Khofifah Khawatir Tumpang Tindih

Khofifah Indar Parawansa menanggapi isu penggabungan Kemensos dan KemenPPPA di kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Kronologi Pengusaha Malaysia Laporkan Bea Cukai Soekarno-Hatta ke Kejaksaan Terkait Impor 9 Mobil Mewah

3 hari lalu

Kronologi Pengusaha Malaysia Laporkan Bea Cukai Soekarno-Hatta ke Kejaksaan Terkait Impor 9 Mobil Mewah

Pengusaha asal Malaysia bernama Kenneth Koh melaporkan kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta ke Kejaksaan Agung

Baca Selengkapnya

Menteri Risma Ogah Hadiri Undangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

6 hari lalu

Menteri Risma Ogah Hadiri Undangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Pembahasan DTKS tidak perlu dilakukan di tempat mewah. Pembahasan bisa dilakukan di mana saja. Sebab, Risma menilai, hasil rapat lebih penting.

Baca Selengkapnya

Mensos Risma Sebut Pengusulan Data Penerima Bansos Kini Harus Melalui Musyawarah Desa

6 hari lalu

Mensos Risma Sebut Pengusulan Data Penerima Bansos Kini Harus Melalui Musyawarah Desa

Risma mengaku usulan mekanisme bansos ini usai mendengar kabar pengusulan bantuan sosial diputuskan oleh satu orang

Baca Selengkapnya