TEMPO.CO, Jakarta - Polemik proyek pengurangan dokumen kertas (paperless) antara Perum Percetakan Uang Republik (Peruri) dan PT Pertamina sampai ke DPR. Sejumlah anggota Komisi BUMN pun kemarin mencecar Dirut Peruri Dwina Septiani Wijaya soal proyek yang diungkap oleh Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu.

Tempo mengumpulkan sejumlah fakta dan kejadian dari polemik ini, berikut di antaranya:

1. Video 6 Menit

Polemik bermula dari beredarnya video berdurasi 6 menit 39 detik di media sosial pada 14 September 2020. Dalam video viral itu, Ahok menyebut Perum Peruri yang mematok Rp 500 miliar untuk proyek paperless di Pertamina.

Permintaan Peruri dinilai sebagai hal yang tak masuk akal dan hanya ingin mencari uang. “Itu sama aja udah dapat Pertamina, enggak mau kerja lagi. Mau tidur sepuluh tahun jadi ular sanca, jadi ular piton,” kata Ahok dalam video.

2. Tanggapan Direksi

15 September 2020, juru bicara Pertamina Fajriyah Usman memberikan respons. Tapi, Ia sama sekali tidak menyinggung soal proyek dengan Peruri ini. Fajriyah hanya menjelaskan bahwa manajemen Pertamina menghargai pernyataan Ahok. "Sebagai Komisaris Utama Pertamina, memang bertugas untuk pengawasan dan memberikan arahan," kata dia.

Fajriyah menerangkan bahwa koordinasi dan komunikasi dengan komisaris, serta stakeholder terus dilakukan. "Agar semua terinfokan dengan baik apa yang sedang dijalankan oleh Pertamina," kata dia.

3. Urusan B2B

16 September 2020, Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menilai penyataan Ahok dalam video pendek yang kemudian berkembang viral itu merupakan urusan internal perusahaan pelat merah tersebut. Hal itu sekaligus sebagai ruang bagi komisaris dan direksi untuk berkomunikasi.

“Ya B2B (business to business) itu urusan mereka. Apalagi ini kan sama-sama BUMN. Bagi kami kementerian (BUMN) itu kantong kiri, kantong kanan. Silakan saja mereka bernegosiasi sebagai sesama perusahaan dan B2B,” kata stafsus Erick Thohir tersebut.

<!--more-->

4. Respons Ahok

17 September 2020, Ahok memberikan penjelasan setelah video viralnya yang memuat pernyataannya ramai beredar. “Bukan saya yang keluarkan (video),” ucap Ahok saat dihubungi Tempo, Kamis, 17 September 2020.

Ahok mengakui bahwa isi tayangan itu merupakan bagian dari evaluasi untuk internal Pertamina. Dia pun menyatakan evaluasi terhadap perusahaan telah dilakukan sejak lama, yakni sejak Ahok diangkat sebagai bos perusahaan pelat merah.

“Sejak masuk, kami sudah kencang (melakukan evaluasi) dan masukkan chief auditor executive dari luar. Sayangnya kena (imbas) Covid-19, jadi baru dua bulan kemudian mulai audit,” tutur Ahok.

5. Lapor ke Erick Thohir

Di hari yang sama, Ahok juga bertemu dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Berbagai kritikan terhadap Pertamina ini rupanya langsung ia laporkan kepada Erick.

"Kritik dan saran yang saya sampaikan diterima dengan baik oleh Pak Erick. Dan saya juga akan menjaga pesan Pak Erick untuk menjaga soliditas team work dan terus melakukan transformasi BUMN,” kata Ahok.

6. DPR Cecar Bos Peruri

Setelah sepuluh hari, kabar ini belakangan dipertanyakan sejumlah anggota di Komisi BUMN DPR saat rapat dengan Peruri. "Kami ingin meminta penjelasan dari panjenengan, itu betul atau tidak?" kata anggota Komisi Mufti Anam kepada Dwina dalam rapat di Gedung DPR, Senin, 28 September 2020.

Jika benar, kata Anam, maka dia meminta apa alasan permintaan tersebut. Ia meminta jangan sampai menjadi isu liar seolah-olah Peruri ingin merampok uang rakyat di tengah pandemi Covid-19.

<!--more-->

Selain Anam, pertanyaan juga datang dari anggota komisi La Tinro La Tunrung. Ia mempertanyakan kepada Dwina apakah isu yang dilempar Ahok ini benar atau tidak. "Digunakan kemana uang Rp 500 miliar tersebut?," kata politikus Partai Gerindra ini.

7. Harga Terbaik

Direktur Utama Perum Peruri Dwina Septiani Wijaya kemudian memberi menjawab atas tudingan permintaan uang Rp 500 miliar dari perusahannya tersebut. Dwina menceritakan bahwa sejak September 2019, perusahaannya telah meluncurkan layanan produk digital. Laman resmi Peruri mencatat peluncuran ini dengan nama Peruri Digital Services. Ada tiga produk yaitu Peruri Sign, Peruri Code, dan Peruri Trust.

Dwina mengatakan saat ini ada 117 klien yang sudah teken kontrak ataupun masih dalam proses kerja sama produk digital dengan Peruri. Sebanyak 35 klien di antaranya adalah BUMN, termasuk di dalamnya Pertamina.

Seperti klien lain selain Pertamina, Dwina menegaskan bahwa Peruri sangat mendukung digitalisasi di perusahaan pelat merah. "Kami selalu berkomitmen memberikan pelayanan dan harga yang terbaik," kata dia.

8. High Security Company

Tapi kepada DPR, Dwina mengatakan bahwa hal-hal yang rinci terkait kontrak antara Peruri dengan Pertamina bersifat confidential alias rahasia. Apalagi, mereka merupakan high security company. "Jadi mungkin kami tidak bicara di media, karena nature dari high security company seperti itu," kata Dwina dalam rapat bersama Komisi BUMN DPR di Jakarta, Senin, 28 September 2020.

9. Hubungan dengan Pertamina

Kepada DPR, Dwina pun mengklaim hubungan antara perusahannya Pertamina sejauh ini sangat baik meski ada polemik seperti ini." Hubungan kami dengan Pertamina sangat baik, jadi sebetulnya enggak seperti rame-rame yang mungkin disampaikan" kata Dwina.

Tempo kembali mengkonfirmasi kepada Pertamina soal kelanjutan proyek paperless dengan Peruri ini, apakah tetap berlanjut atau tidak. Namun, juru bicara Pertamina Fajriyah Usman belum memberikan respons.

FAJAR PEBRIANTO

Baca juga: 4 Kritik Ahok yang Viral Soal Pertamina sampai Isu Lobi Menteri BUMN