TEMPO.CO, Jakarta - Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan tentang rencana pemerintah mengkaji kemudahan izin praktik bagi dokter asing di Indonesia menuai protes dari para mahasiswa. Mahasiswa yang berkeberatan itu tergabung dalam Perhimpunan Kedokteran Luar Negeri Indonesia (Perluni) di Cina.

Ketua Umum Perluni Cina, Adi Putra Korompis, mempertanyakan arah sikap pemerintah yang akan mempermudah izin praktik dokter asing di Tanah Air. "Bagaimana bisa dokter asing dipermudah, sementara dokter WNI lulusan luar negeri harus berjuang keras agar bisa praktik di Indonesia?" katanya, Selasa, 29 September 2020.

Adi lalu menyebutkan salah satu aturan yang mengganjal WNI penyandang gelar dokter lulusan luar negeri untuk bisa praktik di Indonesia yaitu Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 41 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Adaptasi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri.

Dalam beleid itu disebutkan dokter WNI lulusan luar negeri harus memulai proses yang dimulai dari penyetaraan ijazah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya, para lulusan kedokteran luar negeri itu harus melakukan proses administrasi di Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI), dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Tak berhenti di situ, kata Adi, setelah melewati serangkaian proses administrasi tersebut, para lulusan luar negeri wajib mengikuti tes penempatan dengan terlebih dulu. Mereka harus mendapatkan surat pengantar ke perguruan tinggi di Indonesia untuk mengikuti proses adaptasi.

Lebih jauh Adi menjelaskan, waktu yang dibutuhkan untuk proses adaptasi di perguruan tinggi di Indonesia memakan waktu maksimal setahun untuk dokter umum lulusan luar negeri, sedangkan untuk dokter spesialis maksimal dua tahun. Durasi adaptasi tersebut juga tergantung pada regulasi dari pihak kampus di Indonesia dan biaya program adaptasi ditanggung sendiri oleh para lulusan.

"Proses penyelenggaraan adaptasi yang cukup panjang dan tidak sederhana ini mengakibatkan banyak dokter lulusan luar negeri berpikir dua kali sebelum mengambil keputusan menjalankan praktik di Indonesia," kata Adi.

Oleh karena itu, kata Adi, Perluni sebagai badan otonom di bawah Perhimpunan Pelajar Indonesia di Tiongkok (PPIT), meminta pemerintah Indonesia peduli atas fenomena tersebut dengan memberdayakan para dokter WNI lulusan luar negeri. Sebab, tak sedikit dokter WNI yang juga berprestasi di luar negeri dan ingin berbakti terhadap bangsa dan negara.

Menteri Ristek Dikti periode 2014-2019 M Nasir sebelumnya dalam kunjungannya ke Kedutaan Besar RI di Beijing pada tahun 2018 silam mengungkapkan banyak dokter WNI lulusan China yang membuka praktik di Singapura dan Malaysia karena tidak terwadahi di negeri sendiri. Ironisnya, pasien mereka juga berasal dari Indonesia.

<!--more-->

Adi menyebutkan, tak sedikit WNI lulusan kedokteran yang telah berpraktik sebagai dokter spesialis di luar negeri dan ingin kembali ke Indonesia untuk mengabdi, tetapi terkendala berbagai proses adaptasi dan birokrasi di Indonesia. "Yang memakan waktu sangat lama," ujar Adi, yang sedang menyelesaikan pendidikan kedokterannya di Kota Jinzhou, Provinsi Liaoning.

Para mahasiswa Indonesia yang mengambil jurusan kedokteran di Cina rata-rata membutuhkan waktu enam hingga delapan tahun untuk menyelesaikan jenjang pendidikan strata 1. Setelah lulus dari Cina, mereka harus menempuh pendidikan lagi di perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki jurusan kedokteran dalam jangka waktu satu hingga dua tahun.

Sebelumnya, Menteri Luhut mengatakan bahwa pemerintah perlu melakukan promosi wisata medis secara masif, termasuk mendatangkan dokter spesialis asing. Wacana itu muncul atas situasi terkini mengenai berkurangnya WNI yang berobat ke luar negeri selama masa pandemi Covid-19 sehingga dianggap perlu dimanfaatkan dengan membangun infrastruktur wisata medis.

Rencana pengembangan wisata medis ini tak lepas dari potensi turis asal Tanah Air yang menyumbang kontribusi terhadap jumlah wisatawan medis terbesar di dunia. “Beberapa waktu yang lalu saya diberi tahu soal analisa dari PwC di tahun 2015 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara asal wisatawan medis dengan jumlah 600 ribu orang, terbesar di dunia mengalahkan Amerika Serikat dengan 500 ribu orang wisatawan medis di tahun yang sama,” tutur Luhut dalam unggahan melalui Instagram pribadi @luhut.pandjaitan, Jumat petang, 28 Agustus 2020.

Luhut melanjutkan, warga Indonesia umumnya melakoni perjalanan medis ke Penang, Malaysia, dan Singapura. Musababnya, layanan kesehatan di dua negara tersebut murah serta menjanjikan kesembuhan yang lebih cepat.

Namun pada masa pandemi, perjalanan berobat ke negeri jiran banyak tertunda karena adanya karantina. Dengan kondisi tersebut, Luhut menilai negara perlu membangun ketidakpercayaan atau “distrust” pengalaman berobat di luar negeri agar niat wisata medis di dalam negeri tumbuh.

Untuk mendukung industri wisata medis ini, Luhut menyebutkan pemerintah bakal mendukung berupa promosi masif serta fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Sejumlah rumah sakit berstandar internasional seperti John Hopkins di Amerika Serikat potensial dibangun di Bali, Jakarta, dan Medan.

Untuk mewujudkan niat ini, Luhut meminta Badan Koordinasi Penanaman Modal mencari investor. “Kami juga akan pertimbangkan izin untuk dokter asing, untuk spesialis tertentu, namun harus sesuai kebutuhan,” ucapnya.

ANTARA | FRANCISCA CHRISTY

Baca: Luhut Ingin Kembangkan Wisata Medis di Indonesia Seperti Penang dan Singapura