TEMPO.CO, Jakarta – Sekretaris Jenderal DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Iing Rohimin menilai kebijakan-kebijakan pemerintah selama ini belum terlalu menggembirakan bagi nelayan skala kecil. Ia mengatakan pemerintah tak banyak mengalokasikan anggaran bagi kesejahteraan nelayan.

“Soal anggaran APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) untuk sektor nelayan atau kelautan rasionya masih sangat kecil dibandingkan dengan dinas lain,” kata Iing dalam diskusi virtual, Rabu, 23 September 2020.

Menurut Iing, sejauh ini alokasi anggaran bagi sektor kelautan kurang dari 20 persen dari total keseluruhan belanja dalam APBD. Padahal, sektor tersebut berperan besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dari sisi maritim.

Di samping itu, ia menyebut program-program yang dilaksanakan pemerintah untuk nelayan baru bersifat monumental. Iing mengatakan tak banyak program yang langsung menyentuh pada persoalan ekonomi nelayan.

Program-program yang diberikan pun dianggap masih berfokus untuk nelayan dengan kapal besar berukuran di atas 30 GT. Dengan begitu, bantuan-bantuan juga mengalir kepada nelayan dengan skala besar.

Iing mengkritik program budidaya yang selama ini digembar-gemborkan oleh pemerintah. “Sampai hari ini nelayan budidaya kami belum melihat dan merasakan keberhasilan dari program-program budidaya,” ucapnya.

Iing mengatakan, sejatinya pemerintah telah memiliki payung Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan pesisir. Namun, ia menilai pelaksanaan kebijakan perikanan dan kelautan selama ini belum mengoptimalkan klausul-klausul yang disebut dalam undang-undang.

“Jika dilaksanakan akan memberi dampak yang luar biasa,” ucapnya.

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Muhammad Zaini, mengatakan pemerintah sejauh ini telah menyusun beberapa program untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Salah satunya, pemerintah akan memberikan perlindungan kepada nelayan kecil dengan membatasi ruang operasi kapal besar.

“Kami akan utamakan nelayan lokal. Setiap aturan memberikan perlindungan ke nelayan kecil dan kami membatasi kapal-kapal besar untuk tidak masuk ke wilayah penangkapan nelayan kecil,” kata dia.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Baca juga: Dana KUR 190 T, Sektor Kelautan dan Perikanan Hanya Dapat 0,97 Persen