TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap peraturan perundang-undangan dan mekanisme untuk bisa meningkatkan pengujian produk halal, dapat berjalan secara efisien dan tidak menjadi beban bagi industri.

Dia ingin para periset ekonomi dan keuangan syariah dapat membuat agar jaminan kehalalan bagi industri dapat diberikan, tanpa membuat penurunan pengeluaran.

"Tanpa menurun dari sisi daya saing, dari sisi cost structure-nya, dan dari sisi liabilitasnya bahwa sertifikat tersebut memberikan suatu jaminan kehalalan," kata Sri Mulyani dalam Pembukaan Acara Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS), Senin, 21 September 2020.

Menurutnya, penerapan teknologi dengan prinsip-prinsip kehalalan akan memberikan jawaban yang dibutuhkan bagi pembangunan industri produk-produk halal di Indonesia.

"Ini adalah hal yang perlu menjadi perhatian dari para periset kita," ujarnya.

<!--more-->

Dia menegaskan teknologi bisa membantu perkembangan ekonomi dan keuangan syariah, namun kebijakan dan institusi untuk bisa mendukungnya, juga perlu kita kaji.

"Sehingga kita mampu menjadi pusat industri halal yang efisien, inovatif, produktif, dan memiliki daya kompetisi," kata dia.

Adapun dia menuturkan jumlah penduduk muslim di dunia sebanyak 1,8 miliar umat atau merupakan 24 persen dari total penduduk dunia.

Jumlah tersebut memiliki total pengeluaran di kisaran sebesar US$ 2,2 triliun. Di mana pengeluaran itu masuk di seluruh bidang mulai dari makanan, obat-obatan, gaya hidup, serta mencakup kebutuhan, etika, serta nilai ajaran Islam.

Baca juga: Sri Mulyani: Pandemi Covid-19 Wake-up Call Bagi Dunia

HENDARTYO HANGGI