TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan memperoleh tugas dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi menangani kasus penyebaran corona dalam waktu dua pekan. Hingga Sabtu, 19 September 2020, pertambahan pasien positif Covid-19 terus meningkat hingga mencapai rekor 4.168 kasus.

Adapun target dari penugasan Jokowi ini adalah menurunkan jumlah kasus harian, meningkatkan presentase pemulihan, dan menurunkan angka kematian. “Tidak ada hal istimewa yang saya lakukan. Kalau ada yang bilang saya bukan epidemolog, memang saya bukan epidemolog. Namun saya dibantu orang-orang hebat,” kata Luhut dalam konferensi pers virtual, akhir pekan lalu.

Luhut mengatakan ia memiliki tim hebat yang ahli di bidangnya masing-masing. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini pun mengklaim bahwa ia hanya berlaku sebagai manajer. “Saya bisa klaim saya ini manajer. Saya manajer yang baik,” ucapnya.

Ia lantas menjelaskan telah memiliki beberapa cara untuk mencegah penyebaran kasus yang semakin masif. Berikut ini tujuh strategi Luhut menangani penyebaran virus corona.

1. Fokus di sembilan provinsi

Luhut mengatakanm pemerintah akan berfokus menurunkan jumlah pertambahan kasus di sembilan provinsi dengan tingkat penyebaran corona terbesar. Sembilan provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara, dan Papua.

Menurut Luhut, akumulasi kasus Covid-19 di provinsi-provinsi tersebut, kecuali Papua, menyumbangkan 75 persen dari total jumlah positif corona. Angka ini setara dengan 68 persen dari kasus yang masih aktif.

2. Operasi yustisi

Menurut Luhut, pencegahan penyebaran virus corona bisa dilakukan sebelum vaksin Covid-19 dan obat ditemukan, asalkan terjadi kolaborasi yang kuat antar-pemangku kepentingan. Di antaranya pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, dan Polri. Guna mencegah penyebaran corona, Luhut pun meminta TNI dan Polri menggelar operasi yustisi secara disiplin. Operasi yustisi dilakukan untuk memastikan protokol kesehatan di masyarakat diterapkan secara ketat.

<!--more-->

3. Perbaikan tata-kelola ICU

Di samping itu, Luhut juga meminta rumah sakit-rumah sakit rujukan pasien Covid-19 memperbaiki tata kelolanya untuk ruang intensive care unit atau ICU. Ia menyebut kasus kematian di ruang perawatan intensif tercatat paling tinggi. “Akan ada video conference dengan Kementerian Kesehatan dan karena mereka sudah menyiapkan, berkolaborasi dengan rumah sakit rumah sakit yang ada, bagaimana menangani karena tingkat kematian yang paling tinggi adalah di ICU,” ujar Luhut.

Luhut menyebut pihaknya bakal menggelar briefing dengan seluruh pihak rumah sakit rujukan Covid-19 pada Senin esok, 21 September 2020. Dalam pertemuan yang digelar virtual, dia menginginkan adanya pelatihan sumber daya manusia dan pengecekan obat-obatan bagi pasien.

Lebih lanjut, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD,kata Luhut, akan menjalin kerja sama dengan rumah sakit-rumah sakit lainnya. RSPAD sejauh ini menjadi pusat penanganan Covid-19 di Jakarta. Luhut meyakini, dengan pengalaman penanganan pandemi selama enam bulan dan obat-obatan yang dinilai sudah cukup baik, tingkat kematian pasien Covid-19 akan terkontrol.

4. Membatasi wisatawan ke Bali selama dua pekan

Pencegahan penularan Covid-19 juga dilakukan dengan cara membatasi masuknya wisatawan ke Bali. Bali merupakan salah satu provinsi dengan kasus positif corona terbesar. “Kami tidak ingin buka (pintu wisatawan) langsung tanpa batas. Kami akan batasi misalnya dari Jakarta, (pengendara) mobil-mobil yang masuk akan dilakukan rapid test Antigen buatan dalam negeri,” ujar Luhut.

Luhut menjelaskan, pembatasan kunjungan ke Bali dilaksanakan selama lebih-kurang dua pekan. Meski demikian, ia memastikan ekonomi pariwisata tetap berjalan tanpa penutupan destinasi wisata.

Saat ini, Pulau Dewata menempati peringkat keempat dari provinsi dengan insidensi kasus tertinggi, yaitu 171,39 per 100 ribu penduduk. Kenaikan kematian tertinggi selama sepekan terakhir berdasarkan data kemarin mencapai 72 persen.

Di samping membatasi kunjungan wisatawan, Luhut mengatakan pemerintah setempat akan mengurangi seremoni untuk acara keagaman yang melibatkan banyak orang. Sementara itu di perkantoran, ia memastikan jumlah karyawan yang masuk harus dibatasi.

5.Sinkronisasi data pusat dan daerah

Luhut memastikan pemerintah pusat bakal terus melakukan sinkronisasi data dengan pemerintah daerah. Sebelumnya, data pasien Covid-19 di pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta beberapa daerah lainnya mengalami selisih.

“Data sekarang saya kira dengan tim turun, kita komuniasi dengan baik dengan Pak Anies (Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta), dan Kementerian Kesehatan, PIC sudah bicara. Kemudian saya kirim lagi tim untuk lihat ke lapangan, pemahaman data kita sudah oke sekarang,” ucapnya.

Dengan upaya tersebut, Luhut memastikan saat ini hampir tidak ada lagi perbedaan angka. Selanjutnya, ia menyatakan pemerintah akan terus menggencarkan pengetesan dan penelusuran terhadap masyarakat yang terindikasi terpapar virus corona.

<!--more-->

6. Tambahan lokasi karantina mandiri di hotel

Luhut meminta gubernur di provinsi dengan angka kasus penyebaran Covid-19 tertinggi menyediakan pusat karantina. Ruang karantina itu ditujukan bagi pasien berstatus OTG atau orang tanpa gejala hingga mereka yang bergejala ringan.

“Saya ingin agar mereka (OTG dan pasien bergejala ringan) dapat dirawat di pusat karantina supaya tidak berpotensi menularkan kepada keluarga," ujar Luhut.

Pemanfaatan hotel bisa menjadi solusi atas tingginya okupansi ruang perawatan insentif seperti ICU di rumah sakit. Sementara ini, hotel yang sudah menyatakan bersedia berpartisipasi adalah Yello Hotel, Ibis Hotel, Pop! Hotel, Mercure Hotel, dan Novotel untuk wilayah Jabodetabek. Kemudian untuk Bali adalah Ibis Kuta Bali dan Kalimantan Selatan adalah Novotel Banjarbaru.

7. Lobi vaksin

Luhut akan melobi Uni Emirate Arab untuk memperoleh tambahan vaksin sebesar 10 juta dosis yang dikembangkan oleh perusahaan farmasi G42. Sebelumnya, kerja sama dengan UEA menyepakati Indonesia akan memperoleh 20 juta dosis vaksin Covid-19. “Kita kepingin tambah lagi 10 juta dosis. Komunikasi kami sangat baik dengan UEA,” ujar Luhut.

Luhut telah berkomunikasi dengan Presiden Jokowi terkait permintaan tambahan vaksin ini. Jika lobi di level menteri tak berhasil, ia menyatakan Jokowi sendiri yang akan menghubungi pihak UEA.

Dengan tambahan 10 juta vaksin Covid-19, Luhut berharap Indonesia bisa memperoleh 30 juta vaksin dari G42 pada 2021. Adapun kerja sama vaksin telah disepakati pada Agustus lalu melalui penandatanganan nota kesepahaman antar-dua negara. “Kerja sama tidak ada masalah, sebagian sudah dibayar, sudah tanda tangan kontrak. Kita kepingin lebih cepat dan terima lebih banyak,” ucapnya.

Selain dengan Cina, Luhut menyatakan Indonesia telah menjalin kerja sama vaksin dengan Cina untuk pengadaan vaksin dari perusahaan Sinovac Biotech.

8. Tenaga medis akan diimunisasi vaksin lebih dulu

Luhut mengungkapkan petugas medis dan relawan yang bergerak di bidang kesehatan merupakan kelompok pertama yang bakal diimunisasi seandainya vaksin corona sudah selesai diproduksi. “Jangan sampai nanti ada lagi dokter dan perawat kena korban Covid-19,” kata Luhut.

Luhut menargetkan imunisasi untuk petugas medis bisa dilakukan dalam rentang akhir 2020 hingga awal 2021. Setelah itu, pemerintah akan mengimunisasi masyarakat luas secara bertahap. Luhut menargetkan proses imunisasi vaksin corona hingga akhir 2021 bisa menjangkau 270 juta penduduk Indonesia.

Baca juga: Hadapi Covid-19, Luhut: Maret April, Kami Betul-Betul Panik