Luhut Jawab Sengkarut Data Pasien Covid-19 antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Sabtu, 19 September 2020 06:00 WIB

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, saat mengunjungi Kantor Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 6 Januari 2020. Tempo/Egi Adyatama

TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menjawab isu sengkarut perbedaan data pasien terinfeksi virus corona antara pemerintah pusat dan daerah. Luhut mengatakan persoalan itu sudah tertangani dengan baik.

“Di bawah PIC (person in charge) sudah bicara, kemudian saya kirim lagi tim kami untuk lihat ke lapangan. Pemahaman kita sudah oke sekarang. Itu hal yang baik,” ujar Luhut dalam konferensi pers virtual, Jumat, 18 September 2020.

Menurut Luhut, pihaknya telah melakukan sinkronisasi data dengan pemerintah-pemerintah daerah, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Luhut juga telah berbicara dengan gubernur setempat, seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, serta Kementerian Kesehatan untuk menyisir adanya selisih jumlah pasien.

Dengan upaya tersebut, Luhut memastikan saat ini hampir tidak ada lagi perbedaan angka. Selanjutnya, ia menyatakan pemerintah akan terus menggencarkan pengetesan dan penelusuran terhadap masyarakat yang terindikasi terpapar virus corona.

“Testing kepada orang-orang yang punya gejala, jangan yang sehat-sehat semua dites,” ucapnya.

Advertising
Advertising

<!--more-->

Perbedaan data pasien Covid-19 sebelumnya terjadi antara pemerintah pusat dan beberapa pemerintah daerah—misalnya, dengan Kota Semarang. Satgas Percepatan dan Penanganan Covid-19 beberapa kali mengatakan jumlah kasus positif di kota itu mencapai 2.591 orang. Namun, dalam situs resmi covid-19 Kota Semarang, jumlah kasus positif pada hari yang sama hanya 507 orang.

Adanya perbedaan data juga sempat diungkapkan Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi. Beda data terjadi di Rumah Sakit Darurat Corona Wisma Atlet versi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Pak Menko berkoordinasi dengan Pak Anies terkait beberapa hal, seperti potensi dampak jika PSBB diperketat, dan juga perbedaan data pasien di Wisma Atlet yang dimiliki Pemprov dengan data resmi Satgas Covid-19,” kata Jodi, 10 September lalu, tanpa menyebut detail selisih angka yang dimaksud.

Adanya perbedaan data mendorong Luhut berencana meninjau langsung Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta.

Baca juga: Tangani Covid-19, Luhut Batasi Wisatawan Masuk Bali Selama Dua Pekan

FRANCISCA CHRISTY ROSANA | BISNIS

Berita terkait

Peneliti BRIN Pertanyakan Benih Padi Cina Mampu Taklukkan Lahan Kalimantan

7 jam lalu

Peneliti BRIN Pertanyakan Benih Padi Cina Mampu Taklukkan Lahan Kalimantan

BRIN sampaikan bisa saja padi hibrida dari Cina itu dicoba ditanam. Apa lagi, sudah ada beberapa varietas hibrida di Kalimantan. Tapi ...

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

1 hari lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ini jabatan kesekian yang diterima Luhut.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: 40 Pabrik Baja Ilegal hingga 'Karpet Merah' Jokowi untuk Program Makan Siang Gratis

2 hari lalu

Terpopuler Bisnis: 40 Pabrik Baja Ilegal hingga 'Karpet Merah' Jokowi untuk Program Makan Siang Gratis

Zulhas mengatakan ada 40 pabrik yang memproduksi baja ilegal atau tidak memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

3 hari lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

3 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan pembangunan rumah susun dapat mengatasi daerah kumuh di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pro Kontra Rencana Pemerintah Buka Lahan Sejuta Hektar di Kalimantan untuk Padi Cina

3 hari lalu

Pro Kontra Rencana Pemerintah Buka Lahan Sejuta Hektar di Kalimantan untuk Padi Cina

Rencana pemerintah membuka lahan sejuta hektar di Kalimantan Tengah untuk proyek penanaman padi Cina dinilai tidak perlu.

Baca Selengkapnya

AHY Gambarkan Nasib Jakarta setelah IKN Beroperasi

4 hari lalu

AHY Gambarkan Nasib Jakarta setelah IKN Beroperasi

Menteri Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan gambaran kondisi Jakarta setelah IKN beroperasi sebagai ibu kota negara.

Baca Selengkapnya

Jokowi Keluhkan Banyak WNI Berobat ke Luar Negeri, Ini Kilas Balik Menteri Luhut Berobat di Singapura

4 hari lalu

Jokowi Keluhkan Banyak WNI Berobat ke Luar Negeri, Ini Kilas Balik Menteri Luhut Berobat di Singapura

Salah satu menteri Jokowi, Luhut Binsar Pandjaitan, diketahui pernah berobat hampir sebulan di Singapura pada November tahun lalu.

Baca Selengkapnya

Riwayat Jakarta dari Berstatus Ibu Kota Negara DKI Jakarta Kemudian Hanya Daerah Khusus Jakarta

4 hari lalu

Riwayat Jakarta dari Berstatus Ibu Kota Negara DKI Jakarta Kemudian Hanya Daerah Khusus Jakarta

Sejak abad ke-16, Kota Jakarta telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan hingga secara resmi berubah menjadi DKI Jakarta, terakhir DKJ.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Kontroversi 1 Juta Hektare Padi Cina di Kalimantan, Deretan Alasan BI Naikkan Suku Bunga

4 hari lalu

Terpopuler: Kontroversi 1 Juta Hektare Padi Cina di Kalimantan, Deretan Alasan BI Naikkan Suku Bunga

Berita terpopuler bisnis pada 24 April 2024, dimulai rencana Cina memberikan teknologi padi untuk sejuta hektare lahan sawah di Kalimantan.

Baca Selengkapnya