TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Indonesia aktif melakukan pembahasan mengenai akses vaksin Covid-19, salah satunya pada jalur internasional dan multilateral. Indonesia pun telah ditetapkan sebagai salah satu negara yang memenuhi syarat negara dengan kategori Advance Market Commitment dalam kategori GAVI-COVAX Facility.

"Indonesia akan memperoleh vaksin sebesar 20 persen dari jumlah penduduk di mana di dalamnya akan ada bantuan keringanan finansial melalui mekanisme ODA atau Official Development Assistance," ujar dia dalam siaran langsung Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah dan UNICEF, Rabu, 16 September 2020.

Sejak awal pandemi, kata Retno, pemerintah Indonesia terus menyuarakan akses vaksin yang setara, aman dan dengan harga yang terjangkau. Salah satu komunikasi dilakukan dengan COVAX, yang dipimpin oleh GAVI, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan Koalisi CEPI untuk Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi.

"Komunikasi terus kami intensifkan dengan GAVI dan COVAX facility, termasuk mengenai waktu ketersediaan, harga dan sebagainya," ujar dia.

Retno memperkirakan vaksin lewat jalur multilateral itu akan tersedia di tahun 2021. Dengan adanya bantuan finansial, ODA, ia berharap harga vaksin dari kerja sama tersebut akan lebih murah dari mekanisme lainnya.

<!--more-->

"Semua ikhtiar akan dijalankan baik jangka pendek melalui multilateral dan jangka panjang melalui vaksin merah putih. Semoga ikhtiar ini berhasil dan kerjasama dengan pihak dalam dan luar negeri bukan lagi menjadi opsi tapi sebuah keharusan agar bisa menang dalam melawan Covid-19," kata Retno.

Hari Ini, Retno, bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir menyaksikan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah dan Unicef, terkait dengan ketentuan pengadaan Vaksin umum dan Vaksin Covid-19 dalam kerangka Covax Facility.

Nota kesepahaman tersebut, kata Retno, adalah infrastruktur yang dibangun sebagai persiapan pengadaan dan mekanisme pengantaran vaksin yang dilakukan melalui mekanisme multilateral.

"Dengan MoU ini diharapkan ketika vaksin lewat multilateral sudah ada, semua infrastruktur yang diperlukan sudah siap sehingga tidak terjadi delay dalam deliverynya," ujarnya.

Baca juga: Indonesia - Singapura Bahas Kerja Sama Perjalanan Bisnis Esensial

CAESAR AKBAR